A-News.id, Tanjung Redeb – Kualitas pendidikan di Kabupaten Berau masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkannya melalui program wajib belajar 9 dan 12 tahun. Hal ini dikatakan Sekretaris DPRD (Sekwan) H Abdurrahman saat membacakan rekomendasi LKPJ tahun 2023.
Salah satu indikator yang menunjukkan hal ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau yang pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,3 poin dari tahun 2022. IPM Berau pada tahun 2023 masih di bawah rata-rata IPM Kalimantan Timur.
Selain itu, data menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024 tidak terjadi peningkatan jumlah sekolah di Kabupaten Berau, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA.
Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat penurunan partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7-12 dan umur 13-15 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Kekurangan Taman Kanak-Kanak (TK) juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Berau.
“Kurangnya sekolah dan guru TK menyebabkan banyak anak usia dini tidak mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk perkembangan selanjutnya,” katanya.
Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Berau menyebutkan bahwa pemerintah akan mengatasi masalah kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Namun, realitanya, program Sekolah Unggulan/Sasaran Jenjang SD dan SMP Tahun 2023 hanya terpusat di dua kecamatan, yaitu Tanjung Redep dan Teluk Bayur.
Hal ini menyebabkan 11 kecamatan lainnya tidak mendapatkan akses ke pendidikan unggulan. Padahal, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Selain itu, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting untuk ditingkatkan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi Kabupaten Berau dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakatnya.
Salah satu indikatornya adalah jumlah rumah sakit umum di Berau yang masih di bawah rata-rata dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur.
“Padahal, salah satu visi dan misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Berau adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Data menunjukkan bahwa jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap di Berau terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin tinggi. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Selain itu, target pelayanan kesehatan ibu hamil dan kesehatan gizi masyarakat di Berau tidak tercapai pada tahun 2023.
“Hal ini berpotensi meningkatkan komplikasi pada ibu hamil dan jumlah kematian bayi,” tuturnya.
Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa angka stunting di Berau masih tinggi, yaitu 21,6 persen pada tahun 2022. Angka ini melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Pencegahan dan penurunan stunting sangat penting untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan bagi tumbuh kembang anak-anak di Berau.
“Di sisi lain, pemerintah daerah Berau harus mengoptimalkan program Pelayanan Puskesmas 24 jam di setiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, program BPJS juga terus ditingkatkan dengan memastikan ketersediaan obat dan kualitas layanan bagi pasien peserta BPJS,” tandasnya. (yf/adv)