ANEWS, Bontang – Unsur pimpinan DPRD Bontang mengkritik rencana pemerintah pusat untuk menjadikan pendidikan dan berbagai macam sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN).
Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam mengungkapkan, rencana tersebut dianggapnya tidak perlu dibahas. Sebab pendidikan hal mendasar setiap warga negara yang harusnya dijamin sama pemerintah.
Jika pun akhirnya rencana tersebut terealisasi, biaya pendidikan dikatakan akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dianggap sangat memberatkan warga, terlebih ekonomi yang masih belum pulih di masa pandemi sekarang ini.
“Hal ini sangat memberatkan, bisa menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah nantinya,” ujar Andi Faiz saat ditemui di kantornya, Rabu (16/06/2021) siang.
Mengenai penerapan PPN ke sembako yang rencananya menyasar beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi juga dianggap tidak masuk akal.
Politisi Golkar itu menyebut, sembilan bahan pokok tersebut harusnya diberi relaksasi di tengah ekonomi yang menurun saat ini. Pun dengan mengenakan pajak ke bahan pokok tersebut akan lebih menambah beban masyarakat Indonesia. Mengingat, sembilan bahan pokok tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Diapun menegaskan, menolak rencana tersebut dan meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan lebih lanjut.
“Meskipun masih draft, tapi saya menolak rencana tersebut dan meminta agar tidak dilanjutkan lagi,” pungkasnya. (andi)