A-News.id, Berau –Â Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperhatikan Kesultanan Gunung Tabur dan masyarakat sekitarnya. Hal itu disampaikannya saat sambutan di Museum Gunung Tabur, Berau, Jumat (14/01/2022).
Adapun 3 permintaan secara khusus untuk Pemkab Berau yang disampaikan LaNyalla. Pertama, terkait penyampaian aspirasi masyarakat Kelurahan Gunung Tabur tentang rasa kecewanya terhadap PT Berau Coal karena dianggap tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban CSR nya.
“Ini harus menjadi perhatian Pemkab Berau. Karena jelas itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di Pasal 74, bahwa perseroan yang menjalankan dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” jelas LaNyalla.
“Saya mendengar, masyarakat meminta agar perusahaan membangun Solar Cell untuk warga Gunung Tabur, karena listrik PLN belum tersedia sampai sekarang,” tambahnya.
Menurut LaNyalla, ini merupakan tuntutan yang wajar dan tidak berlebihan.
“Sehingga saya meminta Pemkab Berau dan Senator asal Kalimantan Timur untuk membantu memastikan aspirasi tersebut dapat direalisasikan,” tegasnya.
Permintaan kedua yaitu agar tempat pemakaman Kesultanan Gunung Tabur yang seringkali terkena bencana banjir yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari Pemkab Berau.
“Padahal makam para leluhur Kesultanan Gunung Tabur adalah makam yang menjadi bagian dari sejarah lahirnya bangsa ini. Makanya harus kita jaga dan pelihara,” tegasnya lagi.
“Ketiga, LaNyalla juga meminta secara khusus agar Masjid Kesultanan atau Masjid Raya Imanuddin yang telah berusia sekitar 200 tahun direvitalisasi dan juga dilakukan perawatan yang memadai,” katanya.
Menurutnya hal-hal seperti itu wajib sampaikan sebagai upaya konkret sebagai generasi bangsa yang telah menikmati kemerdekaan, yang salah satunya terwujud atas sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.
“Saya juga mendorong agar DPR RI dan pemerintah segera memutuskan tentang kerajaan nusantara menjadi UU, karena dengan adanya UU tersebut, revitalisasi kerajaan nusantara memiliki payung hukum yang lebih kuat,” tandasnya. (Yf)