Honorer Mau Dihapus, Madri Pani Pertanyakan Siapa Yang Bakal Jadi Nakes dan Guru di Pedalaman

A-News.Id, Tanjung Redeb – Ketua DPRD Berau, Madri Pani naik pitam. Hal itu terjadi akibat adanya wacana penghapusan tenaga honorer di daerah, yang dinilai akan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.

Dirinya mengkhawatirkan jika hal tersebut terjadi akan menambah angka pengangguran di Bumi Batiwakkal.

Diketahui, tenaga honorer di Bumi Batiwakkal lebih banyak di bidang pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu, Madri tidak menginginkan penghapusan itu akan menghambat kinerja sektor tersebut.

“Tenaga pengajar kita saja kurang, kalau dihapuskan akan berdampak kepada sektor pendidikan kita. Lalu di bidang kesehatan, kita khawatirkan pelayanan ke masyarakat tidak maksimal,” katanya.

Madri membeberkan, Gubernur Kaltim Isran Noor telah melakukan jemput bola ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada.

“Karena disamping menekan angka pengangguran, juga memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati uang negara, dalam bentuk berkerja secara profesional,” tegasnya.

Dirinya menyebut tenaga honorer lebih menunjang pekerjaan-pekerjaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

“Contohnya seperti guru-guru yang ada di kampung tertinggal mereka masih mampu bertahan dengan gaji yang seperti itu. Kenapa itu mau dihapus. Belum tentu yang PNS mau ditempatkan di daerah terpencil,” katanya.

“Kalau kita periksa ke kantor-kantor saya yakin tenaga honorer lebih pro aktif dalam menjalankan administrasi roda pemerintahan,” sambungnya.

Mantan Kepala Kampung Gurimbang itu menegaskan, jika penghapusan terjadi, maka pemerintah pusat juga harus menyiapkan solusi.

“Minimal ada peningkatan PNS kembali sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Alasan itu dicetustakannya bukan tanpa sebab, disampaikan Madri, birokrasi pemerintahan seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dan banyaknya juga penyesuaian golongan membuat penempatan bidang sesuai dengan pendidikan masing-masing terlepas.

“Tetapi harus dilihat kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu mumpuni atau tidak. Sehingga bisa memberi pencerdasan terhadap pendidikan kita,” tandasnya. (Adv/Poh)