TANJUNG REDEB – Penyerahan perangkat Mpos Android atau mesin karcis digital oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kepada Dinas Perhubungan untuk operasional pemungutan retribusi di UPTD Dermaga Wisata Sanggam mendapat tanggapan dari DPRD Berau. Perangkat tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyambut positif penggunaan perangkat Mpos sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi.
“Ya, mudah-mudahan dengan diberikan perangkat Mpos Android atau mesin karcis digital bisa maksimal dan bisa meningkatkan PAD,” ujarnya.
Mpos (Mobile Point of Sale) Android sendiri merupakan sistem kasir portabel berbasis Android yang menggabungkan aplikasi kasir, pemindai barcode, dan printer struk dalam satu perangkat ringkas. Perangkat ini umumnya digunakan untuk transaksi digital sekaligus pencatatan retribusi secara lebih transparan dan efisien.
Menurutnya, potensi pendapatan daerah masih cukup besar dan dapat dimaksimalkan tanpa harus menaikkan pajak. Ia menilai optimalisasi bisa dilakukan dari berbagai sektor, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), izin mendirikan bangunan (IMB), hingga sektor perkebunan.
“Karena di kampung-kampung itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita maksimalkan. Bukan menaikkan pajak, tapi hanya memaksimalkan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi retribusi dari sektor kuliner dan kawasan wisata. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memperluas ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berjualan, khususnya di area wisata, sehingga dapat menambah sumber retribusi.
“Lebih baik kawasan kuliner atau wisata itu diperlebar. Orang bisa berjualan dan akhirnya ada retribusinya ke pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap menerapkan retribusi sebagai pemasukan daerah.
“Jangan sampai pemerintah daerah justru melarang masyarakat berjualan di tempat tertentu, tapi tidak ada solusi. Kasihan masyarakat hanya ingin berjualan,” tambahnya.
Sumadi berharap kebijakan perluasan kawasan kuliner dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan PAD.
“Kalau memang kawasan wisata kuliner masih kurang, kita perlebar lagi supaya mereka bisa berjualan dengan nyaman,” pungkasnya. (Man)