ANEWS, Berau – DPRD Berau, Selasa, 15/6/2021 mengadakan Rapat membahas terkait Evaluasi Kinerja PLTU Lati/PT Indo Pusaka Berau yang menghadirkan Direktur PT. Indo Pusaka Berau, Najemuddin.
Seusai rapat, Ketua DPRD Berau ketika dimintai terkait kesimpulan Hasil Rapat DPRD Berau dengan pihak PT. Indo Pusaka Berau, Madri Pani mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD Berau meminta data baik secara keuangan ataupun secara kinerja keseluruhan PLTU.
“Kami sudah bersurat insya Allah akan dipenuhi data-data yang valid sehingganya  menjadi dasar evaluasi anggota DPRD agar perusda-perusda yang ada itu menjadi perusda yang sehat dan bisa menguntungkan dan menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD),”ujarnya.
Menjawab pertanyaan apakah suplai batubara Berau Coal ke PLTU Lati itu berupa CSR atau seperti apa, Ketua DPRD Berau mengatakan Kita perlu dulu data, karena kalau tidak ada data yang valid kita tidak bisa beradu argumentasi ataupun berasumsi kalau tidak ada data yang bisa menjadi pertanggungjawaban kita dan bisa juga dipertanggungjawabkan.
Tentang kemungkinan PT Berau Coal dihadirkan dalam Pembahasan terkait penjualan batubara ke PLTU Lati, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan pasti akan dihadirkan pada Rapat Dewan berikutnya.
“Ya pasti, karena bagaimana mungkin teman-teman bisa mengetahui dan mengevaluasi kalau kedua belah pihak tidak bisa dihadirkan, artinya supaya ini terang benderang, datanya juga bisa sinergi. Soalnya dari Berau Coal berapa?, apakah ini dana CSR? apakah ini digratiskan?, kalorinya seperti apa? Kontraknya seperti apa,atau dibeli,†tandasnya.
“Ya kalau dibeli ya jangan perhitungan ekspor. Harusnya kan, kalau umpamanya contoh kalorinya di bawah, itukan bisa harga murah,†tukasnya.
Sementara Najemuddin, Direktur PT. Indo Pusaka Berau mengatakan akan mempersiapkan data-data sesuai dengan permintaan anggota DPRD, karena DPRD itu pengawas,
“Kita sedikit ada modal saham pemda, Jadi kita siap kapan saja dia minta, tidak dipersulit, dan mulai kapanpun mau diminta silahkan, apau yang diminta kami berikan,†ujar Najemuddin.
Terkait setoran PT. IPB yang disetorkan untuk PAD Kabupaten Berau, Najemuddin mengatakan bahwa tahun 2015 sekitar Rp 800 juta, kemudian tahun 2017, 2019 dan 2020 Rp. 1,3 miliar.
“Kalau berhitung secara keseluruhan PAD, ya besar, masalahnya PAD Pemkab, dividen untuk IPB dan dividen PYB, jadi ada 3,†ujarnya.
Soal kerugian yang dialami IPB pada tahun 2018, Najemuddin mengatakan karena  kemarin akibat gagalnya proyek, yang direncanakan sebagai proyek yang nilainya besar, baru uang muka tetapi sampai kontrak berakhir.
“Tidak jalan-jalan dan sampai akhir tahun tutup kontrak,†tutupnya. (yud)