Follow kami di google berita

DPRD Tagih Janji Pemerintah Bangun Rumah Sakit

Rapat Dewan

ANews, Tanjung Redeb – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau sudah membahas terkait program prioritas tahun 2022 di ruang rapat gabungan komisi dengan diikuti pula oleh Sekretaris Daerah, Bapelitbang, BPKAD dan Bapenda Berau, Selasa (15/6/2021).

Anggota Komisi III DPRD Berau Abdul Waris yang menyimak pembahasan, memastikan anggaran pemerintah daerah Berau masih mengalami tekanan, hal tersebut lantaran besarnya kebutuhan belanja yang berbanding terbalik dengan kecilnya alokasi anggaran yang tersedia.

“Diperikirakan APBD tahun depan (2022) masih sama dengan tahun ini berkisar Rp1,6 Triliun sedangkan usulan musrenbang, rencana kerja SKPD dan hasil reses DPRD harus diakomodir dalam APBD, di tambah lagi beban belanja pegawai dan operasional SKPD yang menelan anggaran cukup besar,” ujarnya, Rabu (16/6/2021).

Politisi partai Demokrat itu meminta sekiranya pemerintah daerah Berau bisa menggunakan skala prioritas yang dianggap paling mendesak dalam menentukan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan.

“Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah pembangunan rumah sakit, saat ini kesehatan menjadi isu penting dalam pembangunan baik skala nasional, provinsi apalagi kabupaten, pandemi covid-19 yang saat ini masih terjadi menyebabkan pemerintah pusat dan beberapa daerah menjadikan meningkatkan layanan kesehatan menjadi prioritas utama,” katanya.

“Untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Berau tidak ada jalan lain selain membangun rumah sakit yang representatif (tepat dan sesuai) sambil menyiapkan Sumber Daya Manusia yang professional,” ujar Waris.

Hal itulah yang kini ditegaskan Waris agar pembangunan rumah sakit yang pernah diwacanakan pemerintah daerah untuk bisa direalisasikan. Ia menagih janji tersebut adalah bagian dari fungsi lembaga legislatif sebagai fungsi kontrol.

“Kami menagih janji pemerintah untuk membangun rumah sakit yang sudah sepuluh tahun direncanakan tapi tidak terealisasi, Soal ada lahan kami serahkan ke pemerintah dalam hal ini OPD teknis dimana yang cocok itu bukan ranah kami, ranah DPRD pembangunan rumah sakit harus terealisasi,” tegasnya.(mik)

Bagikan

Subscribe to Our Channel