TANJUNG REDEB – Tekanan terhadap anggaran daerah mulai berdampak pada arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Berau.
Pemerintah daerah kini mendorong Kecamatan Kelay untuk tidak lagi bergantung penuh pada APBD, melainkan mencari dukungan dari luar, termasuk swasta dan pemerintah pusat.
Hal ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Kelay yang digelar, Selasa (14/4/2026), di Tanjung Redeb.
Mewakili Sekretaris Daerah Berau, Asisten Administrasi Umum Setkab Berau, Maulidiyah, mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi alasan utama perubahan pendekatan tersebut.
“Tidak bisa lagi mengandalkan APBD, kita harus mencari alternatif pembiayaan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini belum cukup untuk menopang percepatan pembangunan, khususnya di wilayah seperti Kelay yang memiliki cakupan luas dan tantangan geografis.
Di sisi lain, Kelay sebenarnya menyimpan potensi besar, mulai dari wisata alam hingga kekayaan budaya. Kawasan seperti Bukit Merabu dan Danau Nyadeng dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, namun belum tergarap maksimal.
“Sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak dikelola secara serius,” tegas Maulidiyah.
Data Indeks Desa 2025 juga menunjukkan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Dari 14 kampung di Kelay, delapan masih berstatus berkembang dan belum satu pun mencapai kategori mandiri. Persoalan aksesibilitas dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan utama.
“Ini menunjukkan pembangunan masih belum merata,”jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Berau membentuk tim percepatan pembangunan khusus untuk Kelay. Namun, efektivitas tim ini akan sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
Dengan luas wilayah mencapai sekitar 23 persen dari total Kabupaten Berau, Kelay memegang peran strategis, termasuk sebagai kawasan perbatasan. Namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, dorongan untuk mencari sumber pendanaan alternatif dinilai menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Ke depan, kolaborasi dengan swasta melalui skema CSR maupun dukungan APBN disebut sebagai opsi. Meski demikian, tantangan terbesar tetap pada bagaimana memastikan keterlibatan tersebut benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya mencari sumber dana, tapi memastikan hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan mendorong Kelay menjadi mandiri,” pungkasnya. (Akm)