A-News.id, Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta kepada semua kalangan untuk bisa menjaga suasana kondusif Kabupaten Berau menjelang dan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia mengatakan, menjaga kondusivitas bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, melainkan tanggung jawab bersama.
Dikatakannya, suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya dilihat dari tingginya partisipasi pemilih. Tetapi kelancaran dan keamanan saat pelaksanaan seluruh tahapan pemilu juga menjadi indikator suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
“Amanah dari Presiden Joko Widodo, pelaksanaan Pemilu harus aman dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun,” jelasnya, beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, Polres Berau menurunkan perkuatan operasional dengan melibatkan 500 personel gabungan dan polsek jajaran untuk mengamankan jalannya tahapan pemilu di 807 TPS yang tersebar di Kabupaten Berau.
“Untuk diketahui dan perlu diantisipasi potensi kerawanan menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu diantaranya sabotase, pengrusakan TPS, kotak, dan kartu suara serta sarana-prasarana pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, sering terjadi intimidasi kepada panitia, petugas TPS dan pemilih yang hendak menuju ke TPS. Adanya kartu suara yang rangkap dan pemilih ganda, pemilih yang sah tidak terdaftar, penggunaan kartu pemilih oleh orang tidak memiliki hak pilih, adanya , provokasi dari oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan dan menggagalkan jalannya pemungutan suara, serta kemungkinan adanya money politic.
Sedangkan kerawanan saat penghitungan suara, diantaranya manipulasi dalam penghitungan suara sehingga menyebabkan ketidakpuasan l pendukung atas hasil penghitungan suara
“Saya berharap aparat peka terhadap kerawanan-kerawanan tersebut yang sangat mungkin terjadi. Segera mengambil langkah-langkah penanganan, lakukan tindakan tegas dan terukur, dan hindari arogansi,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan agar aparat tetap menjaga netralitas. Apabila ada personel TNI-Polri yang terpantau tidak netral, maka akan menimbulkan persoalan sehingga bisa menimbulkan ketidakpuasan bahkan hingga gugatan.
“Intinya kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengawal terselenggaranya Pemilu,” imbuhnya. (ADV/to)