Bayang-Bayang Tambang di Balik Ambisi Mandiri Benih Ikan Berau
TANJUNG REDEB — Berau menyimpan ambisi besar untuk menghentikan pasokan benih ikan dari luar daerah dan mencapai kemandirian sektor perikanan budidaya.
Namun, di balik target pemenuhan kebutuhan 4 juta ekor benih per tahun tersebut, para pembenih lokal harus berhadapan dengan tekanan lingkungan, akibat aktivitas tambang hingga risiko anjloknya harga saat panen raya.
Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perikanan (Diskan) mencatat bahwa dari total kebutuhan benih per tahun, pasokan lokal baru mampu memenuhi sekitar 3 juta ekor, dimana sebagian besar didominasi komoditas lele dan nila.
Kekurangan 1 juta ekor benih hingga kini masih bergantung pada pasokan luar daerah, terutama untuk jenis ikan gurami yang belum bisa diproduksi secara mandiri.
10 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung rupanya tak lepas dari kendala eksternal itu.
Dalam dua tahun terakhir, sejumlah UPR mengalami penurunan kapasitas akibat wilayah operasionalnya yang berbatasan langsung dengan kawasan tambang.
Bahkan, salah satu UPR yang berada di kawasan bandara, Gunung Panjang, terpaksa menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara waktu akibat dampak perubahan lingkungan tersebut.
“Penurunan produksi memang ada karena faktor lingkungan tersebut. Namun secara umum program tetap berjalan dan tetap kita bina. Jika kondisinya sudah membaik, mereka akan mulai kembali berproduksi,” ujar Kepala Bidang Budidaya Diskan Berau, Budiono.
Selain masalah pasokan benih dan gangguan lingkungan, peternak ikan di Berau juga dibayangi persoalan klasik, yakni jatuhnya harga jual akibat panen serentak. Ketika pasokan ikan melimpah di pasar tradisional, harga kerap anjlok dan merugikan pembudidaya.
Untuk mengatasi rantai masalah ini, Diskan Berau tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas benih turunan (indukan F2), tetapi juga merumuskan terobosan di sektor hilir. Diskan kini tengah menjajaki kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini diharapkan mampu membuka pasar baru dengan menyalurkan hasil panen pembudidaya lokal langsung ke dapur-dapur catering perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Berau.
“Kami sedang menjajaki komunikasi dengan beberapa CSR perusahaan swasta, apakah hasil panen ini nantinya bisa diserap sebagai bahan baku catering mereka,” lanjut Budiono. (Ard)