Berau Butuh BNNK untuk Perkuat Pencegahan, Pembangunan Terkendala Anggaran
TANJUNG REDEB – Pengungkapan penyelundupan sabu yang diduga berasal dari Malaysia hingga temuan pengguna narkotika di wilayah pesisir mempertegas kebutuhan penguatan penanganan narkoba di Kabupaten Berau.
Namun, rencana pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Berau masih menunggu dukungan anggaran.
Dalam kasus terbaru, Satresnarkoba Polres Berau mengungkap penyelundupan sabu yang dibawa dari wilayah perbatasan Malaysia, kemudian melewati Bulungan, Kalimantan Utara, sebelum masuk ke Kalimantan Timur. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penangkapan di Berau.
Sebelumnya, polisi juga menemukan 10 orang positif menggunakan sabu dalam operasi di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan. Temuan tersebut menambah perhatian terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pesisir Berau.
Dilansir dari berita sebelumnya di media A-News pada Rabu (13/5) Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor BNNK di Gunung Tabur, tepatnya di sekitar kawasan SMA Negeri 5 Berau.
Ia menyampaikan penyediaan lahan menjadi salah satu tahapan yang telah dipenuhi untuk mendukung usulan pembangunan kantor tersebut.
“Lahan sudah siap. Ini syarat yang diminta dan sekarang sudah kami penuhi,” ujarnya saat diwawancarai di Hotel Mercure.
Rencana fasilitas itu tidak hanya mencakup ruang administrasi, tetapi juga ruang penyimpanan barang bukti dan rumah dinas untuk mendukung operasional.
Meski demikian, pembangunan fisik masih menunggu penganggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemkab Berau berharap proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar pembentukan dan operasional BNNK tidak terus tertunda.
Dengan jalur perlintasan narkoba yang terungkap dan temuan pengguna di wilayah pesisir, penguatan penanganan narkotika di Berau membutuhkan dukungan lintas lembaga.
Keberadaan BNNK diharapkan melengkapi kerja kepolisian melalui pencegahan, rehabilitasi, dan koordinasi yang lebih terarah.
Namun, selama pembangunan belum terealisasi, percepatan pembentukan BNNK masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat.(Akm)