A-News.id, Berau — Kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Rendyansiah mengungkapkan pembangunan jembatan timbang masih pada proses pembebasan lahan. Proses persiapan lahan untuk dibangun jembatan timbang tersebut akan difokuskan untuk tahun ini. Setelah pembebasan lahan selanjutnya akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan RI.
“Intinya daerah masih berproses masalah pembebasan lahan yang ada di Kampung Labanan dan ini masih ditangani pertanahan Pemda, mulai tahun 2022 sampai 2021 ini masih proses untuk kejelasan tanah ini. Mungkin sudah di pertanahan jadi kita menunggu kepastian setelah itu sudah menjadi pembebasan lahan dan dimiliki oleh Pemda setelah itu baru kita surati kementrian untuk pembangunan jembatan timbang,” ujarnya saat diwawancara, Rabu (12/1/2022).
Rendy menuturkan, bahwa kedepannya jembatan timbang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, melihat ada undang-undang yang mengatur seperti terminal tipe A akan diambil oleh Kementerian, terminal tipe B akan diambil provinsi, dan tipe C dikelola oleh Kabupaten.
“Jadi jembatan timbang itu akan dikelola oleh Kementerian dan direncanakan dibangun oleh kementerian segala sesuatunya dari kementerian. Untuk lahan sendiri, mekanismenya kita menghibahkan ke kementerian,” tuturnya.
Sementara itu, kegunaan jembatan timbang ini berguna agar kendaraan yang dari luar daerah ingin masuk ke Berau harus melalui jembatan timbang, sehingga kendaraan yang Overload dan Overdimension (ODOL) dapat teratasi.
“Jalan kita lumayan rusak, karena adanya CPO-CPO yang dari wahau, alat berat. Jadi itu manfaat sementara kalau jembatan timbang sudah ada,” katanya.
Perkiraan untuk tahun ini dikatakan Rendy akan fokus ke permasalahan lahan, setelah itu akan mengajukan usulan jembatan timbang berhubung kementerian memang telah menunggu.
“Karena di kementerian ditanyakan terus, sampai mana pemrosesan pembebasan lahan?, di sana sudah siap dan menunggu dari sini,” jelasnya.
Selain di Labanan akan dibangun jembatan timbang, perbatasan antara Berau dengan Tanjung Selor juga tidak luput dari rencana pemasangan jembatan timbang.
“Tapi kalau Tanjung Selor telah membuat kita tidak perlu lagi, kan bisa mubazir padahal satu jalur,” ujarnya.
Untuk luas lahan yang dibutuhkan membangun jembatan timbang beserta bangunannya seluas 2 hingga 3 hektare lahan. namun sementara ini hanya sekitar 1 hektare lebih.
“Karena adanya gudang penyimpanan barang yang apabila kendaraan yang over akan diamankan barangnya di gudang tersebut. Jadi barangnya disimpan dulu lalu akan diambil lagi oleh kendaraan selanjutnya,” imbuhnya.
Selain Overload, ada juga penundaan operasi kendaraan tidak boleh jalan dikarenakan suratnya kurang lengkap atau KIR nya yang tidak sesuai standar.
“Mereka harus lengkapi, mereka tunda disitu, mungkin akan memberikan sanksi penilangan,” tegasnya.
Disinggu terkait retribusi, diakui Rendy kemungkinan untuk daerah tidak ada.
“Namun dari Kementerian mungkin ada,” katanya.
Selain itu, Dishub Berau juga memiliki jembatan timbang yang portable namun menurutnya itu tidaklah maksimal mengingat ukuran beratnya tidak mencukupi.
“Untuk portable ini terbatas penimbangannya, karena full terus,” tandasnya. (ryan)