ANEWS, Tanjung Redeb – Bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Bupati dan instansi terkait seperti Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan melakukan pembahasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Kamis (28/01/2021).
Pembahasan soal RPJMD itu dilatarbelakangi dari adanya revisi yang berkaitan dengan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu kota Negara serta alasan lain adalah karena wabah pandemi covid-19. Sehingga perlu ada perubahan strategi dan target.
“Kenapa direvisi?, latar belakang direvisi ini kalau untuk provinsi, salah satunya adalah adanya penetapan provinsi sebagai Ibu kota negara (IKN) karena waktu penetapan RPJMD 2018 kan belum ada informasi penetapan IKN, sehingga dengan adanya penetapan itu banyak perubahan-perubahan prioritas sasaran,†ucap Kepala Bapelitbang Berau, Agus Wahyudi.
“Faktor lainnya juga karena dampak dari pandemi covid-19 yang menurunkan sumber-sumber pembiayaan sehingga fokusnya kepada penuntasan penanganan covid-19 itu sendiri,†katanya.
Lanjutnya, untuk Berau persoalan RPJMD yang akan berakhir di tahun 2021 sehingga tidak mungkin untuk dilakukan revisi. Sehingga pada saat pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2022 maka secara otomatis akan berpedoman kepada tema RKPD pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
“Makanya tadi untuk tema RKPD pemprov untuk tahun 2022 itu adalah peningkatan daya saing dalam rangka mendukung IKN, itu saya beri masukan kepada Bupati tadi kalau bisa teman-teman provinsi jangan temanya itu, karena kita di tahun 2022 ini masih kental dengan masalah covid-19. Kalau bisa temanya itu pemulihan ekonomi masyarakat,†tuturnya.
Menyikapi usul tersebut, Bupati Berau Agus Tantomo menilai kalau tema yang diajukan pemprov itu kurang realistis lantaran menurut Agus, pada tahun 2022 mendatang seharusnya baru masuk kepada masa pemulihan ekonomi.
“Ini kondisi ekonomi sedang sakit. Yang kedua saya juga mengingatkan harusnya apa-apa yang disepakati di RPJMD itu tercermin di strategi penganggaran, contoh kalau salah satu prioritas pembangunannya di sektor pariwisata ya harusnya penganggarannya terlihat itu, dibantu faslitas apa sebagainya apa yang terkait dengan kepariwisataan, itu saya ingatkan tadi,†ujarnya. (mik)