TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pemerataan akses pendidikan perguruan tinggi melalui Program Gratispol. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat menghadiri Gratispol Connect di Aula Universitas Muhammadiyah (UM) Berau, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang sosialisasi sekaligus dialog langsung antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat mengenai mekanisme serta manfaat Program Gratispol.
Rudy Mas’ud menegaskan, program kuliah gratis bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi strategi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing dan menjadi motor pembangunan Kalimantan Timur.
“Kalau ingin membangun daerah, kita harus membangun manusianya terlebih dahulu. Kuncinya ada di pendidikan,” tegas Rudy.
Ia menjelaskan, Program Gratispol diperuntukkan bagi mahasiswa semester satu hingga semester delapan yang memiliki KTP Kalimantan Timur. Di Kabupaten Berau, sebanyak 1.040 mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan total anggaran mencapai sekitar Rp4 miliar.
Rudy juga mengajak para mahasiswa memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi, serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan global.
“Kuliah gratis harus dibalas dengan prestasi dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyambut baik kehadiran Program Gratispol yang dinilai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi investasi penting dalam menyiapkan generasi muda yang mampu mendorong kemajuan daerah.
“Ini kesempatan besar bagi mahasiswa Berau. Manfaatkan sebaik mungkin agar kelak menjadi SDM yang mampu membangun daerah,” kata Sri Juniarsih.
Selain membiayai pendidikan tinggi, Pemprov Kalimantan Timur juga memperkuat sektor pendidikan melalui pemberian insentif kepada guru TK dan SD sebesar Rp500 ribu per bulan yang dibayarkan selama enam bulan.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada 360 penjaga rumah ibadah melalui program bantuan sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. (Akm)