A-News.id, TANJUNG SELOR – Data Online Monitoring Sistem dan Anggaran Negara ( OM SPAN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diwilayah kerjanya mencapai Rp3,95 triliun dari total pagu sebesar Rp8,05 triliun atau 49.10 persen.
Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda mengatakan, terjadi pertumbuhan persentase sebesar 10.03 persen year on year (YoY). Bila dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“ Untuk realisasi pada Juli tahun 2022 sebesar Rp 1,26 triliun dari total pagu sebesar Rp3,22 triliun atau 39,07 persen,” terang Juanda, Jumat (1/9).
Adapun Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Terpisah, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor, Benjamin, merincikan realisasi BPP sebesar Rp1,36 triliun atau 49.66 persen dari pagu sebesar Rp2,74 triliun untuk disalurkan kepada 132 satuan kerja (Satker) kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“ Ada pertumbuhan persentase cukup baik sebesar 10.65 persen (YoY) atau Rp381,20 miliar dari realisasi bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp 981,71 miliar atau 39.01 persen dari total pagu sebesar Rp2,51 triliun,“ ungkapnya.
Lebih lanjut, Benjamin menyampaikan bahwa realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 62.59 persen atau Rp 316,62 miliar dari pagu sebesar Rp505, 84 miliar.
Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 49,49 persen atau sebesar Rp390.73 miliar dari pagu sebesar Rp789,51 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 45,22 persen atau sebesar Rp655,42 miliar dari pagu Rp1,44 triliun.
“Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100 persen dari pagu Rp139 juta,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor Ginanjar menjelaskan, realisasi TKD sebesar sebesar Rp2.59 triliun atau 48.82 persen dari pagu sebesar Rp5,31 triliun.
“ Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Provinsi Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau,” sebutnya.
Kemudian, realisasi dana TKD DBH pertama sebesar Rp837,89 miliar atau 41.46 persen dari pagu sebesar Rp2.02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp1,38 triliun atau 55.94 persen dari pagu Rp2,47 triliun.
Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 75.65 miliar atau 23.04 persen dari pagu sebesar Rp 328,3 milliar. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp173,83 miliar atau 63.63 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar dan Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp 107.35 miliar atau 57.59 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar.
Lalu, terdapat dana Insentif Fiskal, dengan ealisasi sebesar Rp 17, 63 miliar atau 50 pers
“Dengan adanya pertumbuhan realisasi ini. Kita berharap, Pemda berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN,” tandasnya. (*/Lia)