A-News.id, Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berau Tahun 2023, Kamis (31/8/2023).
Pada kesempatan itu, Sri Juniarsih menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Berau 2023 adalah sebesar Rp 4,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp 735 miliar dari anggaran semula sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pendapatan asli Daerah (PAD) setelah perubahan menjadi sebesar Rp 259 miliar terjadi kenaikan sebesar Rp 18 miliar, dari semula Rp 240 miliar.
”Kenaikan pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pajak daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah.
Selanjutnya adalah pendapatan transfer daerah serta perubahan menjadi Rp 739 miliar, terjadi kenaikan sebesar Rp 115 miliar. Dari anggaran semula sebesar Rp 623 miliar. Adapun kenaikan tersebut bersumber dari dana bantuan keuangan dan bagi hasil dari pemerintah provinsi kalimantan Timur
Sementara belanja daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 5,1 triliun. Terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 1,5 triliun dari semula sebesar Rp 3,6 triliun.
Untuk belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp 2,1 triliun, terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp 526 miliar, dari anggaran semula sebesar Rp 1,6 triliun.
“Kenaikan belanja operasi tersebut terjadi pada jenis belanja pegawai belanja jasa, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial,” jelasnya.
Kemudian belanja modal setelah perubahan sebesar Rp 2,5 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp 952 miliar, dari anggaran semula sebesar Rp 1,6 miliar. Kenaikan pada belanja modal karena belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset dan lain nya.
Selanjutnya belanja tak terduga setelah perubahan sebesar Rp 25 miliar, terjadi kenaikan sebesar Rp 4,7 miliar, dari anggaran sebesar Rp 20,8 miliar. Belanja transfer terjadi perubahan sebesar Rp 439 miliar, terjadi kenaikan sebesar Rp 52 miliar, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 386 miliar.
Kenaikan belanja transfer disebabkan adanya penambahan alokasi dana kampung dan dari pengerjaan pembiayaan khusus sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan menjadi Rp 802 miliar lebih.
Dijelaskan bupati, adapun prioritas belanja pada tahun 2033 lebih diarahkan kepada pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa utang jangka pendek sebagai mana yang tercatat dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 oleh tim pemeriksa PPK Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur.
Penuntasan program dan kegiatan tahun 2023 dengan pertimbangan dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan penambahan belanja alokasi dana kampung ADK sebesar Rp 50 miliar.
“Dengan adanya komposisi perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, diharapkan lebih dinamis dan mendorong kita semua untuk melaksanakan pembangunan secara optimal. (*/ER/to)