SAMBALIUNG – Efisiensi anggaran menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 Kecamatan Sambaliung. Keterbatasan fiskal yang dirasakan hingga tingkat kampung membuat seluruh pemangku kepentingan diminta lebih inovatif dan realistis dalam menyusun usulan pembangunan.
Camat Sambaliung, Ahmad Juhri, menegaskan kondisi keterbatasan anggaran tidak hanya dialami pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga hingga ke kecamatan dan kampung.
“Suasana kita sama-sama dalam keadaan anggaran yang terbatas. Tapi inovasi dan semangat kita tetap sama, membangun Kabupaten Berau dan kampung-kampung se-Kecamatan Sambaliung dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Dalam Musrenbang tersebut, Kecamatan Sambaliung yang terdiri dari 13 kampung mencatat sekitar 790 usulan pembangunan. Mayoritas usulan masih didominasi sektor fisik sebanyak 563 usulan, disusul sektor ekonomi 103 usulan, sosial budaya 65 usulan, dan pemerintahan 59 usulan.
Meski sektor fisik mendominasi, Camat menyebut perhatian terhadap penguatan ekonomi kampung mulai terlihat, terutama pada sektor perkebunan kakao.
“Walaupun masih didominasi fisik, kami bersyukur Sambaliung masih banyak berpikir tentang ekonomi,” katanya.
Sejumlah kampung, seperti Suaran, Bilanjau, Pegat Bukur, Inaran, Bina Baru, dan Long Lanuk mengusulkan pengembangan kakao yang dinilai selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Berau. Selain itu, penanganan stunting dengan angka sekitar 390 kasus juga menjadi perhatian, termasuk usulan penyediaan air bersih dan tambahan makanan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan Musrenbang RKPD 2026 menjadi forum strategis untuk menentukan arah pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Musrenbang ini sangat penting kita laksanakan bersama, karena efisiensi anggaran terjadi di seluruh Indonesia dan dampaknya sampai ke kampung,” ujar Sri Juniarsih.
Ia menyebut, meski Berau masih termasuk daerah dengan APBD besar di Kalimantan Timur, pemotongan anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi bergantung pada pola pembangunan berbasis belanja besar.
“Kita tidak boleh lagi dimanjakan oleh APBD. Kita harus melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang ada untuk kita kembangkan,” tegasnya.
Sri menekankan sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan sebagai kekuatan Kecamatan Sambaliyung. Ia juga mengungkap adanya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kakao dan kelapa dalam di Berau.
“Saya minta bantuan kepada Menteri Pertanian dan disetujui bantuan 200 hektare kakao dan 200 hektare kelapa untuk Berau. Ini harus kita kawal agar benar-benar sampai ke masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Sri, tetap berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM. Namun, ia meminta kampung lebih aktif membangun komunikasi melalui kecamatan dan OPD terkait.
“Kalau hanya menunggu, kami tidak mungkin datang. Tapi kalau kepala kampung membangun komunikasi melalui camat dan OPD, itu pasti kami bantu,” pungkasnya. (Man)