TANJUNG REDEB – Salah satu fasilitas publik yang menjadi sorotan adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Raja Alam II. Bangunan yang sudah berdiri itu disebut-sebut akan mangkrak jika tak dilanjutkan tahun ini. Hal ini pun dibantah oleh DPUPR Berau.
“Tahun ini ada tambahan anggaran lagi Rp6 Miliar untuk kelanjutan bangunan MPP itu. Tapi khusus untuk fokus pekerjaan paling dasar,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P3BJK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Diah Kurniawati, ditemui beberapa waktu lalu.
Prioritas utama pembangunan lanjutan MPP adalah penutupan dinding di seluruh lantai satu dua dan tiga bangunan. Tujuannya untuk pengamanan, supaya bangunan ini tidak disalahgunakan. Sedangkan untuk iinterior seperti plafon, keramik, dan fasilitas penunjang lainnya belum menjadi prioritas, karena gedung belum akan langsung digunakan.
“Kalau interior dikerjakan tapi bangunan belum ditempati, bangunan bisa lembab karena tidak ada aktivitas. Plafon dan material lain justru bisa cepat rusak,” ucapnya.
Selain dinding ketiga lantai, penyelesaian akses jalan menuju lokasi MPP serta penataan area parkir juga direncanakan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Gedung MPP Berau dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare di Jalan Raja Alam II, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Proyek strategis pelayanan publik ini secara keseluruhan diproyeksikan membutuhkan anggaran lebih dari Rp25 miliar hingga rampung sepenuhnya.
Pada tahap awal pembangunan fisik tahun 2025 lalu, Pemkab Berau telah mengalokasikan dana sekitar Rp13 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan struktur utama gedung 3 lantai, termasuk pekerjaan atap yang rampung pada akhir 2025.
“Target waktu penyelesaian keseluruhan pembangunan MPP belum ada target. Proses lelang pekerjaan lanjutan masih menunggu penetapan paket pekerjaan yang akan diprioritaskan tahun ini.
“Kami masih menyusun pekerjaan mana yang paling memungkinkan dikerjakan. Setelah itu baru masuk ke tahapan lelang,” tutupnya.
Ke depan, MPP Berau dirancang menampung sekitar 30 tenant dari berbagai instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Namun, jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan kebutuhan saat gedung siap dioperasikan. (Ard)