TANJUNG REDEB – Selain sarpras yang kurang memadai, permasalahan lain yang dihadapi para nelayan khususnya di pesisir Berau adalah adanya dominasi para tengkulak. Hal ini pun tak bisa dibiarkan berlarut.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyebut jika salah satu program pemerintah pusat yakni kampung nelayan merah putih, bisa menjadi alternatif pemangkasan makin banyaknya tengkulak itu.
“Di Batu Putih, estimasi nelayan mungkin ada sekitar 500 sampai 700 orang kalau kita mau data. Nah, saya rasa cocok di sana (dibuat program Kampung Nelayan Merah Putih), itu juga untuk berkontribusi bagaimana memaksimalkan tangkapan nelayan. Dan yang paling utama adalah, nelayan tidak lagi dikuasai oleh tengkulak,” ujar Sutami ditemui beberapa waktu lalu.
Sutami menegaskan, pihak legislatif kini tengah mendorong agar realisasi program ini bisa terjadi. Langkah ini dinilai krusial mengingat mayoritas mutlak penduduk di wilayah tersebut menggantungkan hidup dari laut.
Menurutnya, lapangan nelayan Pesisir Berau, tepatnya di Kampung Balikukup, hampir 90 persen masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Terdapat di Kawasan RT 01 dan RT 06 di wilayah pesisir tersebut seluruhnya dihuni oleh kepala keluarga yang mengandalkan sektor perikanan.
“Kami sudah ada komunikasi terkait itu. Kami mendorong bahwa harus ada juga Kampung Nelayan Merah Putih juga di Balikukup,” tegasnya.
Menurutnya, jika Koperasi Merah Putih bisa diaktifkan di sana, para nelayan bisa langsung menjual hasil tangkapannya secara mandiri dengan harga yang jauh lebih adil.
Selain memutus rantai tengkulak, pembentukan ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih ini juga diproyeksikan sebagai senjata utama untuk memitigasi maraknya aksi pencurian ikan ilegal (illegal fishing) yang selama ini meresahkan arus laut Berau.
Sutami membeberkan bahwa program ini ditargetkan menyasar tiga titik wilayah pesisir strategis secara bertahap:
1. Buyung-Buyung (Tahap perencanaan tahun ini, eksekusi tahun depan)
2. Biduk-Biduk (Sudah mulai digarap)
3. Batu Putih / Talisayan (Target dorongan berikutnya)
Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, Sutami menjelaskan bahwa setidaknya diperlukan pembebasan lahan minimal seluas 1 hektare di kawasan Batu Putih untuk membangun fasilitas pendukung koperasi dan operasional nelayan.
“Untuk nominalnya juga kan itu tidak baku Rp20 miliar, itu kan berdasarkan nanti apa kebutuhan di lapangan kan, seperti itu,” tutupnya. (Ard)