TANJUNG REDEB – Meskipun lebaran Idulfitri masih terhitung dua pekan, namun keberadaan gas bersubsidi atau gas melon sudah mulai menghilang di pasaran. Hal ini pun menjadi keluhan masyarakat, lantaran si melon ini sudah menjadi konsumsi mayoritas masyarakat Berau.
DPRD Berau melalui Komisi III menilai pengendalian gas melon harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis, agar masyarakat kecil tidak menjadi korban lonjakan harga.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi, menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga prasejahtera dan pelaku UMKM. Karena itu, stabilitas harga dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Gas melon ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap Ramadan permintaan naik, dan di situlah potensi lonjakan harga maupun kelangkaan sering terjadi,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Pengawasan di lapangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau melalui inspeksi mendadak yang melibatkan lintas instansi.
Terpisah, Kepala Bidang Perindustrian dan Pengawasan Diskoperindag, Hotlan Silalahi, menyampaikan bahwa sidak digelar tanpa pemberitahuan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan serta harga tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tidak ada ruang kompromi bagi praktik penimbunan ataupun penjualan di atas HET. Setiap temuan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Namun demikian, Komisi III DPRD Berau mendorong agar penegakan aturan tetap dilakukan secara profesional dan terukur. Sosialisasi kepada pangkalan dan agen dinilai penting agar pelaku usaha memahami ketentuan HET serta mekanisme distribusi yang benar. Penindakan, menurut DPRD, harus menjadi langkah terakhir setelah pembinaan dilakukan.
Pendekatan ini dinilai strategis untuk mencegah kepanikan pasar yang justru bisa memicu gangguan pasokan. DPRD juga meminta agar pengawasan tidak hanya bersifat insidental, tetapi berbasis data dan pemetaan wilayah yang rawan kelangkaan. (Ard)