TANJUNG REDEB – Alokasi Dana Desa (DD) di seluruh Indonesia mengalami pemangkasan termasuk juga untuk kampung-kampung di Kabupaten Berau. Pada 2026 ini, dari pagu sebelumnya yang mencapai Rp89 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp 32miliar.
“Sisanya yang Rp57 Miliar dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, beberapa waktu lalu.
Tenteram menjelaskan bahwa pengalihan anggaran tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, karena Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah, kata dia, hanya menindaklanjuti keputusan tersebut.
Dengan skema terbaru itu, setiap kampung di Berau diperkirakan menerima Dana Desa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per tahun. Nominal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Pengalihan anggaran untuk KDMP tidak bersifat sementara. Rencana tersebut disusun untuk jangka waktu enam tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan sarana dan operasional koperasi di setiap kampung,” tambahnya.
Kondisi ini pun menuntut pemerintah kampung melakukan penyesuaian dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. DPMK pun saat ini tengah berkoordinasi dengan aparatur kampung agar perencanaan kegiatan diselaraskan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
“Dengan dana yang terbatas, kampung harus benar-benar selektif. Program yang berdampak langsung bagi warga tetap harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Di sisi lain, Tenteram menilai situasi ini dapat menjadi momentum bagi kampung untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Karena itu, dirinya mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif.
Menurutnya, kampung tidak bisa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), karena setiap perusahaan memiliki mekanisme tersendiri dalam menyalurkan dukungan.
“BUMK bisa menjadi jembatan kerjasama dengan pihak ketiga. Perlu perencanaan usaha yang jelas dan berkelanjutan, bukan hanya aktif saat kegiatan tertentu,” pungkasnya. (Ard)