A-News.id, Tanjung Redeb – Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong meminta Pemkab Berau berkomitmen mengintegrasi konsep gender dalam proses pembangunan di Berau.
Hal ini seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
Menurutnya, masyarakat sering menyalahartikan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, atau gender pasti selalu terkait dengan perempuan. Gender dijelaskannya bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.
Parade gender merupakan apresiasi dan motivasi, sekaligus bentuk keberpihakan peran wanita dari segala sektor pembangunan di Bumi Batiwakkal.
“Pengarusutamaan gender sangat berperan penting dalam strategi pembangunan,” jelasnya.
Saat ini masyarakat hidup di dalam sebuah kultur yang disebut dengan patriarki. Patriarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.
Menurutnya, hal ini tentu kurang tepat. Karena, sudah sejak dulu, perempuan juga banyak ambil alih dalam pembangunan.
“Peran wanita di dunia kerja masa kini sangat memiliki peranan penting dalam ambil keputusan,” ucap Politisi Gerindra ini.
Dia menyebut, peran wanita di dunia kerja kini sangat tertata pada jenjang karier berbagai bidang. Sehingga perannya harus lebih dioptimalkan.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Berau sendiri, bupati dari kaum perempuan. Lalu ada kepala dinas dari kaum perempuan juga. Sehingga menurutnya, asas kesetaraan gender di Kabupaten Berau sudah berjalan sesuai peraturan berlaku.
“Strategi itu perlu dilakukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan. Tanpa memandang jenis kelamin,” jelasnya.
Dia berharap, disahkannya perda pengarusutamaan gender tidak hanya sekadar pesan tertulis. Namun dapat diimplementasikan dan diaplikasikan untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik.
“Sehingga arus kesetaraan gender tetap berjalan sesuai asas-asas norma kemanusiaan sosial yang berlaku,” imbuhnya. (ADV/to)