A-News.id, Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Berau menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Rabu (16/8/2023).
Secara garis besar dalam KUA-PPAS Tahun 2024, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 3.176.000.000.000, belanja ditetapkan sebesar Rp 3.174.000.000.000, dan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000.
Ketua DPRD Berau Madri Pani, mengatakan penandatanganan KUA-PPAS APBD Tahun 2024 dan KUA-PPAS Perubahan 2023 dilakukan setelah melalui pembahasan cukup alot. Hal ini kata dia agar anggaran yang notabene untuk pembangunan betul-betul menyasar kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin anggaran yang ada betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan ini, Madri Pani juga mengingatkan dalam APBD nanti agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar memilih program unggulan dan langsung menyentuh mayarakat.
Sementara, itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menyampaikan meskipun pembahasan memerlukan waktu namun tidak mengabaikan sistem maupun prosedur yang ada. Menurutnya, KUA-PPAS ini menjadi landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2024 dan rancangan APBD Perubahan 2023.
“Dalam penyusunan KUA-PPAS APBD 2024 dan APBD Perubahan 2023, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun program dan kegiatan yang sifatnya prioritas sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Disampaikannya, alokasi anggaran pada KUA-PPAS Tahun 2024 diperuntukkan beberapa kegiatan. Diantaranya; operasional SKPD dengan porsi minimal, termasuk didalamnya untuk belanja gaji, tunjangan, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan kepala daerah dan
anggota DPRD, gaji non PNS, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kampung.
Selain itu program kegiatan yang sifatnya mendesak dan untuk penunjang pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, sanitasi dan air bersih.
“Termasuk untuk pengalokasian anggaran MYC pembangunan RSUD, dan kegiatan yang menunjang 18 program unggulan,” jelas Sri Juniarsih.
Selain itu, juga ada dukungan anggaran terkait percepatan penurunan stunting, operasional PKK, Posyandu, urusan pemerintahan umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta administrasi kependudukan.
“Juga ada dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dianggarkan sebesar 60 persen dari total kebutuhan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, bupati dan pimpinan DPRD Berau juga menandatangani MoU Perubahan KUA PPAS APBD Tahun 2023. (ADV/to)