TANJUNG REDEB – Polemik pengelolaan Pulau Kakaban memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau mulai membuka ruang kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata kelas dunia tersebut.
Namun, pembahasan masih tersendat pada satu persoalan krusial, yakni skema pembagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan opsi pengelolaan melalui Badan Layanan Umum (BLU) masih dibahas bersama Pemkab Berau agar menghasilkan formulasi yang adil bagi kedua pemerintah.
Menurutnya, secara kewenangan Pulau Kakaban berada di bawah Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena itu, promosi hingga ke pasar internasional selama ini dilakukan oleh pemerintah provinsi.
“Kalau promosi dilakukan hingga ke mancanegara, tentu harapannya wisatawan semakin banyak datang. Dampaknya bukan hanya devisa negara, tetapi juga PAD provinsi dan Kabupaten Berau,” ujarnya.
Meski demikian, Seno memastikan belum ada keputusan final mengenai mekanisme pengelolaan maupun pembagian pendapatan.
“Masih tahap diskusi. Kami ingin mencari formulasi terbaik agar semua pihak diuntungkan dan pariwisata Berau semakin berkembang,” katanya.
Sementara itu, Pemkab Berau berharap skema kerja sama nantinya tidak mengurangi peran daerah yang selama bertahun-tahun membangun dan menjaga kawasan wisata tersebut. (Akm)