Follow kami di google berita

Otonomi & Stunting: Tantangan Pembangunan Berau

A-News.id, Tanjung Redeb — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 di Halaman Kantor Bupati Berau, Kamis (25/4/2024).

Dalam kesempatan ini, Sri Juniarsih menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat“. Tema ini dipilih untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Sri Juniarsih menjelaskan bahwa Otoda memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

Memperkuat demokrasi di tingkat lokal dilakukan melalui pemilihan perwakilan daerah secara langsung, penyusunan Perda mengenai APBD, dan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Sri Juniarsih juga menekankan pentingnya ekonomi hijau dalam pembangunan daerah. Ekonomi hijau menjadi salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045.

Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, serta beralih dari produk unggulan berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan ke produk dan jasa yang terbarukan.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, antara lain:

  • Penanganan stunting
  • Penurunan angka kemiskinan ekstrem
  • Pengendalian inflasi
  • Peningkatan pelayanan publik
  • Pemulihan perekonomian nasional
  • Mewujudkan ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat

Pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, diperlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait.

Sri Juniarsih juga menyampaikan bahwa setelah 28 tahun, Otoda telah memberikan dampak positif, seperti:

  • Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  • Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  • Meningkatnya kemampuan fiskal daerah

Dalam arahan tersebut meminta agar  daerah-daerah otonom baru untuk memanfaatkan peningkatan PAD dan kemampuan fiskal untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Sedangkan bagi daerah yang PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu melakukan evaluasi agar program dan kegiatan dalam APBD tepat sasaran, efektif, dan efisien,” katanya.

Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, ia mendorong untuk melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali potensi yang dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. (yf/adv)

Bagikan

Subscribe to Our Channel