TANJUNG REDEB – Pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menyamakan penunjukan adik kandungnya dalam struktur strategis daerah dengan hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, memicu komentar dari berbagai pihak.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Berau secara resmi juga ikut menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur itu. Gerindra Berau menilai analogi tersebut bukan sekadar kekeliruan logika, melainkan sebuah “blunder” komunikasi yang mencederai prinsip profesionalisme.
Ketua DPC Partai Gerindra Berau, Jakariya, menegaskan bahwa setiap pejabat publik memikul beban moral dan etika yang besar dalam setiap narasinya. Menurutnya, menyeret nama Prabowo Subianto ke dalam pusaran pembenaran atas kebijakan yang berpotensi konflik kepentingan adalah tindakan yang tidak proporsional.
“Kami memandang perbandingan tersebut sangat tidak relevan. Hubungan antara Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hashim Djojohadikusumo terbangun di atas landasan profesionalisme dan perjuangan ideologi yang panjang, bukan dalam konteks penunjukan jabatan publik yang dibiayai negara demi memuluskan kepentingan tertentu. Menyamakan keduanya adalah upaya simplifikasi yang justru memicu degradasi kepercayaan publik,” ujar Jakariya dalam keterangan resminya.
Kritik atas Transparansi dan Akuntabilitas
Gerindra Berau mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) menuntut pemisahan yang tegas antara ranah privat (keluarga) dan ranah publik. Pengisian jabatan strategis di tingkat daerah seharusnya didasarkan pada merit system dan kompetensi yang terukur, bukan sekadar kedekatan genealogis.
“Penyamaan situasi ini menciptakan persepsi keliru dan narasi yang menyesatkan di tengah masyarakat. Kami mengimbau agar pejabat publik lebih bijak dalam memberikan pernyataan ke ruang publik. Jangan sampai upaya mencari pembenaran justru mengikis marwah demokrasi yang tengah kita bangun bersama,” lanjutnya.
Fokus pada Pembangunan
Meski melontarkan kritik keras, DPC Gerindra Berau tetap mengedepankan suasana kondusif. Jakariya mengajak seluruh elemen kepemimpinan di Kalimantan Timur untuk kembali fokus pada esensi pelayanan masyarakat dan kesejahteraan daerah, daripada terjebak dalam kontroversi narasi yang tidak produktif.
“Komitmen kami jelas, menjaga marwah partai dan kepercayaan rakyat. Kami berharap transparansi dan akuntabilitas menjadi panglima dalam setiap kebijakan di Bumi Etam, demi memastikan pembangunan daerah berjalan di rel yang benar,” tutup Jakariya. (Ard)