TANJUNG REDEB – Dinas Perikanan Kabupaten Berau optimistis kegiatan Manutung Jukut tahun 2026 tetap dapat dilaksanakan, meski saat ini masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah.
Program tahunan tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan masyarakat, promosi konsumsi ikan, hingga pengembangan sektor pariwisata daerah.
Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Berau, Budiono, mengatakan pihaknya masih melihat ketersediaan anggaran sambil menunggu proses asistensi yang akan kembali dilakukan pemerintah daerah.
“Harapan kami program unggulan seperti Manutung Jukut tetap bisa dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi rumah ikan dan gerakan makan ikan,” ujar Budiono beberapa waktu lalu.
Menurut Budiono, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menggerakkan konsumsi ikan kepada masyarakat.
Untuk pelaksanaan tahun ini, Dinas Perikanan menyiapkan sekitar empat ton ikan dengan kebutuhan anggaran kurang lebih Rp200 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan ikan dalam kegiatan bakar ikan massal.
Namun demikian, adanya kemungkinan penyesuaian anggaran membuat konsep pelaksanaan masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Pemerintah daerah disebut masih melakukan penajaman anggaran untuk menentukan kelanjutan program tersebut.
Meski begitu, Dinas Perikanan tetap optimistis kegiatan dapat berjalan karena dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat dan daerah.
Selain mendukung gerakan makan ikan, Manutung Jukut juga diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Berau. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan dalam transformasi ekonomi daerah.
“Pariwisata saat ini menjadi sektor unggulan pemerintah daerah sebagai pengganti transformasi ekonomi dari sektor tambang ke sektor pertanian dalam arti luas,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Dinas Perikanan juga berencana menggandeng berbagai pihak, mulai dari OPD, vendor, hingga mitra pembangunan dan swasta.
Kolaborasi tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila anggaran pemerintah mengalami keterbatasan.
“Kalau memang nanti ada kendala anggaran, tentunya kami akan kolaborasi dengan mitra pembangunan dan pihak swasta agar kegiatan ini tetap berjalan,” ungkapnya. (Ta)