A-News.id, Tanjung Redeb — Anggota Komisi III DPRD Berau, Ikhsan Rapi harapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau dengan kualitas yang baik. Berdasarkan pengalaman yang dirinya pernah tinjau, di lapangan masih ada pengerjaan proyek dengan kualitas rendah.
Dirinya mengatakan, pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat harus dimanfaatkan dengan baik serta komitmen yang benar.
Terutama pada proyek seperti jaan, drainase dan gorong-gorong, infrastruktur tersebtu harus dapat dibangun dengan kualitas baik sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang oleh masyarakat.
“Jangan sampai tahun ini dibangun tahun depan sudah perawatan lagi, atau dibangun tahun ini tahun depan sudah rusak lagi, makanya kita minta semua yang terkait dalam kegiatan proyek harus benar-benar menjalankan tugasnya,†ungkap Daeng Icang sapaan akrabnya.
Selain itu, perencanaan yang baik untuk pembangunan perlu dilakukan, agar kedepan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.
Pasalnya, masih ada temuan-temuan di lapangan, kegiatan proyek fisik yang tidak mengikuti aturan berlaku. Oleh karena itu DPRD kerap melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek, ditemukan beberapa proyek yang belum memenuhi standar dari aspek kualitas.
Diperlukan komitmen semua elemen pemerintahan dalam hal ini pengguna anggaran serta rekanan kerja yang melaksanakan kegiatan proyek agar mampu menciptakan sebuah pembangunan yang sesuai harapan.
“Harapan kita tentunya kualitas pekerjaan baik, tahan lama, dibangun tepat waktu dan memenuhi semua unsur pemenuhan kualifikasi kegiatan, dengan kata lain kita ingin uang rakyat yang digunakan bisa bermanfaat dan tepat guna lebih lama,†jelas politisi Gerindra ini.
Bahwa masih temuan-temuan seperti ini seharusnya menjadi perhatian, agar optimalisasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah benar-benar berjalan.  Menurutnya, dalam beberapa kali kunjungan ke kecamatan dan kampung-kampung, baik dirinya maupun anggota dewan lainnya masih menemukan ada rekanan kontraktor yang tidak memperhatikan administrasi dasar proyek.
Meskipun aturan yang sudah umum diketahui itu jelas sekali terlihat tidak dilaksanakan. Terpenting lagi adalah transparansi kegiatan baik terhadap pertanggungjawaban pengelolaan ataupun transparansi di lapangan kepada masyarakat. (Adv/yf)