TANJUNG REDEB – Keterbatasan kapasitas fiskal menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar tetap berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparan Musrenbang RKPD 2027 disebutkan, proyeksi penerimaan daerah sekitar Rp12 triliun, sementara rencana kebutuhan belanja mencapai Rp20,248 triliun. Artinya, terdapat selisih atau defisit sementara sekitar Rp8,248 triliun yang harus disikapi dengan penentuan prioritas pembangunan secara ketat.
Selain itu, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal guna mempercepat pertumbuhan berkualitas.
Untuk Kabupaten Berau, sejumlah indikator makro juga menjadi perhatian. Target pertumbuhan ekonomi Berau pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 4,84 hingga 4,97 persen. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,56 sampai 3,83 persen, dan tingkat pengangguran terbuka ditekan pada kisaran 3,89 hingga 4,34 persen.
Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) Berau ditargetkan meningkat dari 77,72 pada 2025 menjadi 78,44 pada 2027. PDRB per kapita juga diproyeksikan naik dari Rp193,39 juta menjadi sekitar Rp214,99 hingga Rp215,56 juta. Data tersebut menunjukkan fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Jupiansyah, mengatakan keterbatasan fiskal harus diantisipasi dengan optimalisasi pendapatan daerah agar program prioritas tetap dapat dijalankan.
“Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, pemerintah daerah harus fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan sektor swasta diperlukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.
“Tidak semua program bisa bergantung pada APBD. Perlu dukungan investasi dan kerja sama berbagai pihak agar pembangunan tetap berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah diharapkan menyusun perencanaan yang realistis dan terarah, sehingga target pembangunan 2027 dapat tercapai, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Berau. (Man)