TANJUNG REDEB – Dugaan penyelewengan distribusi biosolar di Maratua menjadi sorotan. Nelayan mengeluhkan jatah BBM subsidi cepat habis, meski baru saja dilakukan pengisian oleh kapal tanker.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menegaskan penyaluran BBM subsidi seharusnya diprioritaskan untuk nelayan sesuai rekomendasi resmi.
“Kuota nelayan itu ada dan diatur melalui rekomendasi,” tegasnya.
Ia menyebut distribusi di lapangan menjadi kewenangan pengelola SPBU, sehingga perlu pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
“Penyaluran di SPBU tergantung pengelolanya, tapi tetap harus sesuai peruntukan,” ujarnya.
Dugaan adanya oknum yang menjual biosolar ke pihak lain di luar nelayan dinilai merugikan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk melaut.
“Yang jelas, BBM subsidi itu untuk nelayan, bukan untuk pihak lain,” pungkasnya. (Akm)