A-News id, Tanjung Redeb – Rencana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus bergulir. Bahkan Pemprov Kaltara melakukan pemaparan laporan akhir kajian rencana penggabungan tersebut, Senin (6/11/2023).
Pemaparan itu pun dihadiri sejumlah anggota DPRD Berau. Salah satunya Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong.
“Kami hadir untuk memenuhi undangan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, untuk mendengar langsung pemaparannya seperti apa,” kata Feri, Seni (6/11/2023).
Menurutnya, meskipun telah dipaparkan keuntungan yang didapat jika Kabupaten Berau bergabung dengan Provinsi Kaltara, namun potensi bergabung belum bisa diungkapkan.
“Kita tidak bisa memutuskan. Pasalnya keputusan tertinggi ada di masyarakat Berau. Namun bergabung atau tidak, pasti ada sisi positif dan negatifnya,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, tentu bukan suatu keputusan mudah untuk mengiyakan atau menolak bergabung dengan Kaltara. Pasalnya, banyak hal yang harus dipikirkan secara matang dan dirembukkan dengan seluruh pihak.
“Jika Kabupaten Berau ingin bergabung, tentu perlu pembahasan khusus dan harus ada kajian yang matang. Terutama mengenai untung dan rugi. Apalagi Berau memang memiliki potensi yang luar biasa,” bebernya.
Apalagi rayuan agar Berau mau bergabung sudah lama digulirkan Pemprov Kaltara. Bahkan tawaran itu sudah ada sejak 2012 lalu, kala Kaltara dibentuk menjadi provinsi baru.
“Tapi kan tidak sesederhana itu juga. Makanya ini juga harus ada pemaparan yang komprehensif. Namun tetap, keputusan tertinggi itu ada pada masyarakat,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya juga tidak melarang survey yang dilakukan oleh tim independen utusan Gubernur Kaltara ke Berau. Hanya saja, dia berharap hasil survey tersebut dibuka ke publik, khususnya kepada masyarakat Berau.
“Apabila masyarakat tidak setuju dengan ajakan tersebut, maka itu adalah keputusan yang tidak boleh dipaksakan. Kalau masyarakat tidak setuju, tentu tidak. Karena suara masyarakat adalah prioritas kami,” imbuhnya. (ADV/to)