Anews.id, Samarinda – Seno Aji, selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim memberikan imbauan kepada Pemprov Kaltim agar dapat melakukan evaluasi secara rutin terkait dengan pencapaian APBD di setiap tahun anggaran yang sedang berjalan. Alasannya, karena ia sering kali mendapati Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang terulang setiap tahun.
Seno mengungkapkan, mengenai Silpa selalu menjadi hal yang dihindari oleh pelaksana kebijakan terkait. Alasannya, karena jika ditemukan Silpa maka ada sejumlah program yang tidak terlaksana. Hal ini berdampak pada kemajuan pembangunan Kaltim.
Secara khusus, Seno mengatakan, evaluasi tersebut dapat diarahkan kepada proses lelang penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan fisik. Ia menambahkan, proses lelang itu harusnya dapat berjalan dengan efisien.
“Proses lelang yang ada selama ini, harusnya bisa dijalan dengan lebih efisien. Utamanya pada proyek berskala besar,” ujarnya.
Di samping itu, ia pun mengimbau kepada unit pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim agar dapat memberikan kepastian terkait proses lelang tidak berjalan lambat. Alasannya, karena hal ini akan berakibat ke waktu penggarapan pemenang lelang.
“Semakin lambat lelang, artinya semakin sedikit waktu yang tersedia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Silpa pada tahun 2022 di Kaltim tercatat masih tingi. Nominal yang dicapai sekitar Rp 6 triliun lebih. Menurut aturan, Silpa tersebut akan menjadi penerimaan pembiayaan dan masuk ke Perubahan APBD 2023 ini. (Adv)