BERAU PERLU TOKOH UNTUK MENYIKAPI KEBIJAKAN PUBLIK

H. Aji Bambang Kesuma (Pemangku Adat Gunung Tabur)

ANEWS, Berau – Banyaknya permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik terkait masalah pembebasan lahan warga yang terkena proyek pemerintah dan pemanfaatan lahan untuk usaha pertambangan maupun perkebunan, juga terkait kebijakan instansi lintas sektoral di bidang pelayaran, transportasi laut dan kebijakan lain yang berhubungan, di Kabupaten Berau, sering kali memunculkan gesekan antar kelompok warga dengan instansi pemerintah, dan dunia usaha serta pemerintah, karena kurang tersalurkannya komunikasi yang efektif para pemangku kebijakan terkait masalah yang dihadapi, dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Disinilah peran ketokohan dari warga masyarakat Berau diperlukan dalam upaya menjembatani komunikasi antar pihak yang bersilang pendapat untuk duduk bersama membahasnya secara kekeluargaan. Seperti misalnya ada semacam “coffee morning” antar pengambil kebijakan dengan tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan isu yang sedang menjadi permasalahan, seperti yang disampaikan salah seorang Tokoh Masyarakat Berau, H. Aji Bambamg Kesuma, Ketua Pemangku Adat Kesultanan Gunung Tabur kepada ANews, Senin, (9/11/2020).

Staf Kepengurusan Pemangku Adat Kesultanan Gunung Tabur

Menurut H.Aji Bambang Kesuma, tidak ada masalah yang tidak dapat dicarikan solusinya, jika semua pihak yang terkait duduk bersama membahasnya secara kekeluargaan, mendiskusikan dan mencarikan langkah-langkah konkrit bagi tercapainya suatu kesepakatan atau keputusan yang berupa “win-win solution”, yang pada akhirnya dapat diselesaikan tanpa pihak-pihak yang dirugikan harus turun ke jalan berunjuk rasa/demo dan sebagainya.

Dia juga menggambarkan terkait masalah yang menyangkut kebijakan pengenaan tarif angkutan barang, tarif pemanduan dan penundaan kapal, maupun tarif jasa-jasa kepelabuhanan bagi kapal-kapal niaga yang beroperasi dan bongkar muat di Kabupaten Berau, yang belum lama sempat menjadi perdebatan di kalangan dunia pelayaran dan agen serta pemilik (owner) kapal di Kabupaten Berau terkait kebijakan dan aturan yang dilaksanakan KUPP Kelas II Tanjung Redeb yang lalu.

H.Aji Bambang mengatakan semua itu sebenarnya dapat diselesaikan bila komunikasi antar semua stake-holder dihidupkan, yang diprakarsai oleh KUPP sebagai regulator kebijakan di bidang pelayaran itu dan dilakukan secara rutin dengan menghidupkan “coffee morning”, ajang pertemuan informal rutin untuk membahas hal-hal yang perlu diselesaikan terkait kebijakan di bidang pelayaran, kepelabuhanan dan kesyahbandaran di Kabupaten Berau. Sehingga dengan adanya ajang pertemuan itu, semua kebijakan yang akan dijalankan dapat disosialisasikan dan dibahas, serta didiskusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan sejak awal sehingga muncul kesepahaman dalam menyikapinya, tanpa harus timbul gejolak sampai berlarut-larut.

“Seperti yang saya tahu dulu di Tarakan sebulan dua kali ada coffee morning yang digagas Kepala KUPP-nya disana,” ujarnya. (jul)

Bagikan