A-News.id, Berau – Selepas dari acara penyerahan RAPBD kemarin, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, Kabupaten Berau sebetulnya tidak perlu membangun infrastruktur yang berlebihan, seharusnya pemerintah dapat membangun ekonomi kerakyatan.
“Lembaga DPRD semua setuju dengan pembuatan rumah sakit, tapi pertanyakan dulu rumah sakit apa?, kalau dia rumah sakit tipe B, itu harus ada regulasi-regulasi dari provinsi yang harus kita patuhi, tidak serta merta membangun rumah sakit, lahan aja belum clear, kajian amdalnya seperti apa, perizinannya dari provinsi bagaimana,†tegas Madri saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Kamis (25/11).
Menurutnya, rumah sakit memang skala prioritas dalam rancangan yang telah diserahkan, namun perlu dikaji lagi, seharusnya pemerintah tidak terlalu memaksakan pembangunan rumah sakit tersebut harus bertipe B.
“Karena penggunaan dana yang sangat besar, APBD kita sangat minimkan, tidak memungkinkan untuk membangun rumah sakit tipe B, ini bukan masalah anggaran saja, tapi sumber daya manusianya, proseduralnya juga harus dijalankan,†tambahnya.
Madri menambahkan permasalahan lahan belum selesai hingga sekarang, menurutnya, lebih baik pemerintah tanah yang sudah pernah dibeli dapat diclearkan lalu ditambah dengan lahan yang ada disekitarnya supaya anggaran yang terdahulu itu tidak dianggap masyarakat mubazir.
“Supaya dana dari APBD itu tepat guna dan tepat sasaran. Iya kalau menjadi asset daerah yang bagus, kalau tidak? Itukan merugikan masyarakat, kita berbicara sesuai dengan apa slogan mereka, APBD uang rakyat ya kembali ke rakyat dan seharusnya untuk masyarakat bawah, kita jujur saja, rumah sakit yang ada, semua peralatan ada tapi apakah sudah difungsikan? Artinya bukan saja membangun rumah sakit, tapi kita membangun sumber daya manusianya yang lebih penting, jangan sampai ada yang dianggarkan ada bisnis,†tandasnya. (dit)