Anews.id, Samarinda – Kelangkaan minyak goreng di kota Samarinda beberapa pekan ini masih menjadi momok meresahkan bagi seluruh masyarakat.
Menanggapi permasalah tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Marnabas mengatakan, fenomena itu terjadi di setiap retail yang ada di Kota Tepian. Untuk memberikan jaminan rasa aman warga Samarinda, Pemkot Samarinda berencana membeli semua minyak goreng yang ada di retail modern.
“Kami akan beli minyak goreng tersebut dengan harga yang sama dengan yang mereka jual kepada masyarakat. Nanti akan kami jual kembali ke masyarakat dengan harga yang sama dengan yang mereka jual. Ini bukan untuk mencari keuntungan. Ini demi merah putih,†ungkap Marnabas saat ditemui awak media. Kamis (17/3/2022).
 Marnabas menambahkan pola pendistribusikan minyak goreng akan dirubah Pemkot Samarinda agar nantinya tidak menciptakan antrean di retail yang ada di Samarinda. Pasalnya,  antrean warga saat membeli minyak saat ini adalah warga yang mencari minyak goreng dengan harga murah. Hal itu terjadi karena sebelumnya sempat terjadi kekosongan stok minyak goreng di pasaran.
“sempat terjadi kenaikan harga minyak gorengkemaren, akibat pasokan minyak goreng yang berkurang. Sehingga terjadi kenaikan harga minyak goreng yang signiikan di pasaran. Yang terjadi sekarang adalah adanya mekanisme pasar yang terjadi yaitu masyarakat mencari harga minyak goreng yang termurah,†ujar Marnabas.
Marnabas menilai, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah merencakan kebijakan pendistribusian minyak goreng agar tidak menciptakan kerumunan.
Saat ini, Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan telah menyalurkan 8 ribu liter minyak goreng curah ke 8 kelurahan. Marnabas memastikan distribusi berjalan dengan baik.
“Akan ada 45 ribu liter lagi yang akan datang dalam dua hari ke depan. Besok ada 15 ribu liter yang kita datangkan dan akan ditambah 45 ribu liter lagi. Dengan jumlah yang cukup banyak, dipastikan tidak akan ada lagi antrean di retail di Samarinda,†ujar Marnabas.
Ke depan, para pemilik retail akan mendukung penjualan minyak goreng dengan melibatkan pihak kelurahan. Namun, jika pihak retail tidak ingin melibatkan pemerintah, tetap dipersilakan.