A-News.id, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Kembali diraihnya Opini WTP yang keenam kalinya ini mendapat apresiasi dari DPRD Berau.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani memberikan apresiasi atas upaya sinergisitas yang dilakukan antara legislatif dan eksekutif, sehingga diterimanya opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD ini.
“Kami apresiasi pemerintah daerah yang atas capaian WTP ini. Semoga menjadi penyemangat agar bekerja lebih baik lagi,” kata Madri Pani, Kamis (11/5).
Menurutnya, apa yang dicapai tentu tidak terlepas dari adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga mampu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Karena itu, pemkab diharapkan harus tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, sinergisitas dengan semua pihak dalam membangun Berau menjadi lebih baik ke depannya.
“Saya berharap kedepan tata kelola keuangan lebih bagus, daya serap keuangan lebih baik. Sehingga bisa menyejahterakan masyarakat,” lanjutnya.
Meski mendapat predikat WTP dalam pengelolaan keuangan, namun menurut Madri Pani, masih ada hal-hal yang menjadi catatan dan perlu dibenahi. Seperti serapan anggaran beberapa OPD yang dianggap belum maksimal.
“Kenapa terjadi banyak Silpa, karena serapa OPD ada yang belum maksimal. Kedua perencanaannya tidak matang,” tegasnya.
Dijelaskannya, dalam menentukan program, saat ini sudah diterapkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dengan sistem ini, segala program sudah seharusnya direncanakan dengan matang sesuai dengan skala prioritasnya. Namun kata dia, masih ada kampung-kampung yang merasa belum tersentuh pembangunan. Sementara setiap tahun, masih terjadi Silpa.
“Padahal ada namnya Musrenbang kampung dan kecamatan. Dari musyawarah kampung, diambil skala prioritas. Jadikan prioritas 1 dan diinput kecamatan. Kecamatan menyampaikan ke kabupaten. Makanya kedepan saya berharap supaya jangan sampai ada kampung terbengkalai, artinya tidak tersentuh, sementara ada Silpa,” jelas Politikus Partai NasDem ini.
Dia juga mengingatkan jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya belum prioritas tapi diprogram kan. Misal, ada infrastruktur jalan yang masih bagus, tapi dianggarkan untuk peningkatan.
“Aspalnya masih bagus, tapi diaspal lagi. Kan kasihan yang dikampung ada jalan yang belum tersentuh. Masyarakat meringis dengan kondisi jalan tapi tidak tersentuh,” bebernya.
Dirinya juga selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah jika ada program dari kampung yang masuk skala prioritas, harus dikerjakan supaya serapan anggaran lebih bagus ke depan.
“Mudahan ini menjadi evaluasi kinerja pemerintah baik legislatif maupun eksekutif,” tutupnya. (ADV/to)