Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Terus Ditekan

TANJUNG REDEB — Pemerintah terus memperkuat langkah preventif dan penanganan hukum guna meminimalisir kasus kekerasan serta pencabulan terhadap anak dan perempuan.

Upaya terpadu ini dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari institusi pendidikan hingga Aparat Penegak Hukum (APH).

Langkah awal difokuskan pada pembinaan secara masif di lingkungan sekolah dan pesantren. Selain itu, pembentukan serta penguatan peran relawan di tengah masyarakat menjadi benteng utama dalam mengedukasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan.

“Pertama pembinaan terhadap sekolah-sekolah, kemudian ada relawan terkait dengan pemberantasan kekerasan pada anak dan perempuan. Dari sisi APH juga mendampingi dari segi pidananya,” ujar Wabup Berau Gamalis ditemui beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah adalah memastikan seluruh tindakan pencegahan dan penindakan berjalan secara optimal. Hal ini dilakukan agar kasus-kasus kekerasan maupun penyimpangan seksual yang menyasar kelompok rentan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Guna memperkuat jaringan perlindungan, pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai praktisi dan organisasi pemerhati perempuan dari luar daerah, termasuk komunitas anti-kekerasan wanita asal Samarinda.

“Kami siap mendatangkan para praktisi jika ada hal yang mengancam atau membahayakan. Ke depan, kolaborasi ini akan menjadi salah satu fokus utama kita untuk meminimalisir kasus kekerasan,” tambahnya.

Menjawab kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), ia memastikan bahwa penanganan kasus di lapangan terus berjalan aktif dan responsif.

“UPTD PPA terus bergerak sejalan dengan penanganan kasus yang ada. Setiap ada laporan atau kejadian, tim langsung turun dan bergerak melakukan pendampingan,” pungkasnya. (ADV/Ard)