Pemkab Berau Gandeng Kejaksaan Perkuat Perlindungan Anak Terlantar

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat penanganan anak terlantar melalui kerja sama dengan Kejaksaan. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan anak-anak tanpa pengasuhan memadai tetap memperoleh hak pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga kepastian hukum.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan itu disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang, sekaligus dirangkaikan dengan pertemuan kepala daerah se-Kalimantan Timur.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemenuhan hak anak terlantar tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar setiap anak mendapatkan identitas hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa,” tegasnya.
Ia memastikan akan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi.
“Di Berau, penanganan anak terlantar selama ini dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial,” ungkap Sri.
Penanganannya mencakup asesmen, penyusunan laporan sosial, hingga pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.
Sementara anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat dirujuk ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Mereka mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus pendampingan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang SLTA.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Berau berharap pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian anak melalui pengadilan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak.
“Menyikapi isu strategis pemenuhan anak dan kemajuan daerah, bukan hanya diukur dengan pemenuhan ekonomi, tetapi bagaimana juga kita sebagai pelayan publik ini bertanggung jawab terhadap perlindungan anak,” ujarnya.
Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menambahkan, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kondisi dan kebutuhan setiap anak terlantar teridentifikasi dengan baik.
Proses tersebut meliputi verifikasi identitas, kondisi anak, pola pengasuhan, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, hingga pendampingan psikologis.
Ia berharap perjanjian kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi dilanjutkan dengan pelaksanaan program secara berkelanjutan.
“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak bagi anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut,” pungkasnya.(Akm)




















