Sufmi Dasco Buka Suara soal Dukungan Jadi Wapres

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo. (Seketariat Presiden)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
merespons dukungan sejumlah pihak yang mendorong dirinya menjadi calon wakil presiden (cawapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dasco memilih tidak banyak berkomentar dan meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon pengganti wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco seusai mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Dasco, pengusulan calon wakil presiden merupakan kewenangan presiden yang telah diatur dalam perundang-undangan. Karena itu, berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat maupun partai politik harus tetap menghormati mekanisme konstitusional.

“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” kata Dasco.

Ia menjelaskan, nama calon wakil presiden nantinya akan diserahkan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasco juga menanggapi munculnya sejumlah nama lain dari Partai Gerindra yang turut masuk dalam bursa pengganti Gibran, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekjen Gerindra, Sugiono.

Ia menyebut keduanya merupakan kader terbaik Partai Gerindra.

“Nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra, ada Sugiono, ada Pak Muzani,” ujarnya.

Meski namanya mendapat dukungan dari sejumlah pengurus daerah Gerindra hingga tokoh politik, Dasco kembali menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR.

Sementara itu, MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.

Sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Dengan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR.

Hingga kini, keputusan mengenai sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden tersebut masih menunggu pengusulan resmi dari Presiden.(*/Akm).

Bagikan

Subscribe to Our Channel