TANJUNG REDEB – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengelola Pulau Kakaban melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menuai penolakan dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Penolakan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah Nawir, melalui surat terbuka kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Menurut Samsiah, rencana tersebut dinilai mengabaikan perjuangan panjang Pemerintah Kabupaten Berau dalam membangun kawasan wisata Kakaban hingga dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan nasional.
“Selama ini kami membangun sarana-prasarana, menyusun SOP, hingga menyiapkan regulasi retribusi. Semua dilakukan bersama masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan Pulau Kakaban selama ini dikembangkan dengan prinsip konservasi dan pelibatan masyarakat lokal, khususnya warga Kampung Payung-Payung yang selama bertahun-tahun menjaga kawasan tersebut.
“Saat kami membutuhkan dukungan, tidak ada perhatian. Sekarang ketika semuanya sudah siap, justru akan diambil alih. Ini tidak etis,” tegasnya.
Menurut Samsiah, persoalan Kakaban bukan semata-mata soal kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap kontribusi masyarakat Berau yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian kawasan wisata tersebut.
“Kami ingin Kakaban tetap dikembangkan dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat lokal, bukan sekadar berdasarkan kewenangan,” pungkasnya. (Akm)