TANJUNG REDEB – DPRD Berau meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif melakukan pengawasan, terhadap stabilitas harga hasil pertanian di pasaran. Permintaan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tindak lanjut aduan warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, Senin (18/5/2026).
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai selama ini petani masih berada di posisi yang dirugikan, akibat lemahnya pengawasan distribusi hasil pertanian dari tingkat petani hingga pasar.
Menurutnya, banyak komoditas pertanian dibeli dengan harga murah dari petani, namun saat sampai di pasar justru dijual dengan harga tinggi kepada masyarakat.
“Ini yang perlu dicek OPD terkait sampai ke pasar. Jangan petani beli murah tapi masyarakat membeli mahal,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada satu jenis komoditas, melainkan hampir di berbagai hasil pertanian lokal yang dipasarkan di Berau.
Sutami bahkan mengaku dirinya sering turun langsung ke pasar untuk memantau harga kebutuhan masyarakat dan menemukan adanya selisih harga yang cukup tinggi antara tingkat petani dan pedagang.
“Saya sendiri sering turun ke pasar, tanya harga langsung. Kadang kenaikannya cepat sekali,” katanya.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan pemerintah, maka kesejahteraan petani lokal akan semakin sulit meningkat karena keuntungan distribusi lebih banyak dinikmati pihak lain.
Ia menegaskan OPD terkait harus hadir menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan distribusi hasil pertanian berjalan sehat dan tidak merugikan petani.
“Kalau ini tidak dikawal, yang terjadi petani tetap menjual murah sementara di pasar harganya terus naik,” tegasnya.
Selain persoalan harga, Sutami juga menyoroti hambatan infrastruktur pertanian di wilayah RT 17 Gunung Tabur, khususnya akses jalan usaha tani yang sebagian berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
Meski begitu, ia menilai pemerintah tetap bisa membantu masyarakat melalui langkah lain tanpa harus berbenturan langsung dengan status kawasan, termasuk dukungan distribusi pupuk maupun pendampingan pertanian.
“Kalau infrastruktur ada keterbatasan karena HGU, minimal pemerintah tetap hadir membantu kebutuhan pertanian masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan produk pertanian lokal kalah bersaing akibat lemahnya perhatian terhadap petani.
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus terjadi, maka pasar Berau akan semakin dipenuhi pasokan sayur dari luar daerah.
“Kalau petani lokal tidak diperhatikan, lama-lama hasil pertanian luar yang mendominasi pasar kita,” pungkasnya. (Akm)