TANJUNG REDEB – Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kampung Dumaring di Kecamatan Talisayan telah selesai diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Bahkan, usai verifikasi ini, Dumaring ditunjuk sebagai pilot project dari program Kementerian ATR/BPN.
“MHA-nya sudah selesai diverifikasi dan ini sedang berproses. Kami sudah bertemu juga dengan staf ahli Kementerian ATR kemarin langsung di Dumaring. Dan BPN juga menyetujuinya,” ujar Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu beberapa waktu lalu.
Saat ini, masih menunggu adanya SK Bupati tentang pengakuan penetapan subjeknya, objeknya yaitu tanah ini harus jelas.
“Saat ini komunitas adat Dumaring ini sedang berproses semuanya, dan melakukan koordinasi dengan PUPR dan kementerian untuk melakukan pemetaan. Jadi, mungkin setidaknya kita ada ber-progress,” tambahnya.
Dan nantinya, Kampung Dumaring juga akan menjadi rujukan di kabupaten khususnya. Kampung Dumaring di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project percontohan (Proyek Percontohan) oleh Kementerian ATR/BPN melalui sejumlah program strategis.
Program pilot project Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait di Kampung Dumaring mencakup beberapa fokus utama yakni pendaftaran dan pengakuan Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN menjadikan Kampung Dumaring sebagai lokasi pilot dan pusat sosialisasi kebijakan pendaftaran tanah ulayat. Ini merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah warisan leluhur dan mengintegrasikannya ke dalam tertib administrasi pertanahan.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Potensial (P2KP2), dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Kawasan Peternakan Kambing di Kampung Dumaring, sebagai pemenang program pilot project Pembangunan Kawasan Perdesaan Potensial.
Konsolidasi Lahan dan Tata Ruang. Yakni sebagai bagian dari rencana pembangunan, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk menata wilayah di sekitar kecamatan (termasuk Dumaring) melalui persiapan konsolidasi tanah guna menjamin tata ruang dan pembangunan yang terarah. (Ard)