A-news.id, Samarinda – Beredar sebuah rekaman yang diunggah ke media sosial (medsos) facebook memperdengarkan salah satu Calon Legislatif (Caleg) diduga akan memberikan setiap RT uang sebesar Rp 1 Juta.
Rekaman audio tersebut diunggah langsung oleh akun medsos bernama Mega Umi dan di share pada hari Rabu (17/1/2024).
Pada rekaman tersebut, diduga Rudy Mas’ud membandingkan program probebaya pemkot Samarinda dengan program Pemkab Kutai Kertanegara.
“Kalau di Samarinda 100 Juga per-RT, kalau di Kukar itu Rp 50 Juta per-RT. Artinya dalam satu tahunnya tidak kurang Rp 200 miliar, 100 juta dikalikan dengan 200 RT, Ungkapnya.
Tak hanya itu, didalam rekaman audio tersebut mereka diduga bernegoisasi terkait suara untuk di TPS.
“Kalau bapak mau kasih 30 persen pemilihnya itu ya, sudah pasti tau. Saya cuma minta 30 persen untuk 100 TPS,” Ucapnya.
“Pak RT bu RT to the point aja ya sampaikan dengan Pak Rusdi ini kalau aspirasi bangun jalan dan semuanya belum jadi suara itu sampaikan “Pak Rusdi belum tentu jadi suara” Yang jadi suara paham – paham ajalah,” Tandasnya.
Rudy Mas’ud Bantah Rekaman Tersebut
Caleg DPR RI Rudy Mas’ud membantah langsung bahwa rekaman audio yang memperdengarkan dirinya akan memberikan uang terhadap RT.
“Nggak Benar itu,” Tegasnya saat dikonfirmasi via Whatsapp Rabu (17/1/2024).
Namun Harum sapaan karibnya mengakui bahwa memberikan uang transport kepada tiap RT yang hadir.
”Ada, dan itu hanya uang transport aja,” Ucapnya.
Ketua DPD Golkar Kaltim tersebut dirinya hanya melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan serta melakukan serap aspirasi.
“Seperti reses biasanya, ada sosialisasi empat pilar kebangsaan dan serap aspirasi,” Imbuhnya.
Bawaslu Tanggapi Kasus Dugaan Adanya Serangan Fajar
Ketua Bawaslu kota Samarinda Abdul Muin mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman dahulu terkait beredarnya rekaman audio tersebut.
“Disana (Pulau Atas) pasti ada panwascam, ada pengawas kelurahan/Desa, tentu terkait informasi tersebut harus dilakukan pendalaman terlebih dahulu untuk memastikan,” Ungkapnya.
Selain itu, Abdul Muin menilai bahwa para panwascam juga telah mendengar terkait informasi perihal ini.
“Kenapa perlu didalami, untuk memastikan bahwa yang terjadi disana harus dipastikan terlebih dahulu. Apapun juga itu perlu dilakukan penelusuran,” Ucapnya.
Abdul Muin menambahkan bahwa harus ada penelusuran untuk memastikan, ketika memang ada dugaan kuat terarahkan untuk memilih satu, maka ini tentunya bisa diduga masuk dalam kategori pelanggaran.
Intinya asas praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi, bahwa kemudian dalam hal proses pembuktian, maka info-info untuk perkuat dugaan itu menjadi sangat vital untuk kita lakukan,” pungakasnya.