TANJUNG REDEB – Di tengah isu efisiensi anggaran yang berdampak pada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan tidak mengambil langkah serupa.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menegaskan keberlangsungan tenaga PPPK tetap menjadi prioritas dan tidak ada rencana pengurangan.
“InsyaAllah untuk PPPK, kita akan memberikan semua hak mereka sesuai aturan,” tegasnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Ia memastikan kondisi keuangan daerah masih mampu menopang kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK yang dinilai krusial dalam mendukung pelayanan publik.
“Dari sisi anggaran kita masih mampu, dan tenaga PPPK itu memang sangat dibutuhkan di Kabupaten Berau,” lanjutnya.
Muhammad Said juga menekankan, komposisi belanja pegawai dalam APBD Berau masih berada dalam batas aman sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Belanja pegawai kita masih di bawah 30 persen. Aturannya tidak boleh lebih dari itu, karena bisa ada sanksi,” ujarnya.
Di sektor pelayanan kesehatan, Pemkab Berau mengakui adanya kekosongan dokter di UPT Puskesmas Talisayan yang sempat berdampak pada layanan. Namun, proses pengisian saat ini tengah berjalan.
“Memang kita dihadapkan pada aturan dari pusat. Tapi ini sudah dalam proses pengisian, sudah kita usulkan dan mudah-mudahan segera terealisasi,” katanya.
Sementara itu, terkait potensi dampak kebijakan pusat di sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah, Pemkab Berau masih menunggu kejelasan regulasi lebih lanjut.
“Kita menunggu regulasi dari pusat. Mudah-mudahan itu tidak berdampak signifikan terhadap daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, tekanan fiskal sudah mulai terasa pada tahun 2026. APBD Berau mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
“Kalau pendapatan berkurang, otomatis kita harus melakukan efisiensi. Banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, termasuk operasional,” pungkasnya. (Akm)