TANJUNG REDEB – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan sejak 2026. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus direspons dengan langkah inovatif dan perencanaan yang lebih matang, khususnya di tingkat kampung.
Subroto menyampaikan bahwa DPRD Berau tidak tinggal diam menghadapi tantangan fiskal tersebut. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD terus mendorong agar setiap program pembangunan tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Memang saat ini kita dihadapkan pada efisiensi anggaran. Tapi DPRD Berau memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan skala prioritas,” ujar Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan program. Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam setiap kegiatan, agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Dengan anggaran yang terbatas, maka perencanaan harus lebih selektif. Program yang benar-benar penting dan dibutuhkan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD Berau juga mendorong pemerintah kampung untuk turut berinovasi dalam mendukung pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah kampung dinilai menjadi kunci agar kebijakan efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan publik.
“Kami di DPRD terus mendorong adanya kolaborasi. Pemerintah kampung juga perlu berinovasi agar pembangunan tetap berjalan meski dalam keterbatasan,” jelasnya.
Subroto menambahkan, DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan tidak ada program strategis yang terabaikan.
“Ini adalah tantangan bersama, dan DPRD Berau hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Ta)