TANJUNG REDEB – Potensi adanya pemangkasan anggaran dari transfer pusat ke daerah, membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengencangkan ikat pinggang. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, penyesuaian program juga dilakukan.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu menyampaikan, pihaknya fokus melakukan peningkatan kapasitas aparatur kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Bumi Batiwakkal. LKD terdiri dari RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Posyandu.
“Itu yang kami lakukan jika diberikan peluang terkait pemotongan perjalanan dinas ini. Kami alihkan dana untuk peningkatan kapasitas aparatur kampung dan LKD,” jelasnya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas ini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Mengingat, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini juga sangat penting ke depannya untuk memajukan pembangunan daerah.
“Karena kita sudah harus menjalankan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades), itu juga harus dilatih kembali,” tuturnya.
Kemudian, bendahara di setiap kampung juga harus meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik. Seperti halnya pelayanan di Posyandu, karena tugas-tugasnya semakin berat dengan adanya Permendagri 13/2024 tentang Posyandu.
“Jadi Posyandu tugasnya bukan hanya menangani bidang kesehatan saja, tetapi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tentu saja harus ada peningkatan kapasitas mereka juga,” tegasnya.
Tenteram mengatakan, sebelumnya memang ada kegiatan peningkatan kapasitas LKD yang difasilitasi dari Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hanya untuk 150 orang saja. Kata dia, LKD di Kabupaten Berau ini sangat banyak. “Kita hanya mencomot-comot saja, jadi tidak semua terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas LKD ini,” pungkasnya. (Adv/Ard)