TANJUNG REDEB – Perubahan besar-besaran akan terjadi dalam struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan akan menanggalkan status kedinasannya lantaran memasuki masa purna tugas atau pensiun.
Sejumlah posisi strategis yang akan kosong merupakan jabatan di level Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Jaka Siswanta, mengatakan bahwa gelombang pensiun tahun ini mencakup angka yang cukup signifikan, yakni 146 orang.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), beberapa kepala dinas dipastikan akan melepaskan jabatannya juga di tahun ini.
“Untuk level Eselon II, yang akan memasuki masa pensiun di antaranya adalah dari Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora),” ujar Jaka, beberapa waktu lalu.
Selain faktor usia pensiun, pergeseran posisi antar-instansi juga menambah daftar panjang kursi kosong di lingkungan Pemkab Berau. Jaka mencontohkan mutasi jabatan yang baru-baru ini terjadi pada Dinas Perpustakaan yang juga memerlukan pengisian personel baru.
Menghadapi potensi kekosongan massal pada jabatan tersebut, Jaka menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menerapkan seleksi yang cukup ketat Pengisian jabatan, kata Jaka tidak akan dilakukan secara instan, melainkan melalui proses evaluasi lintas sektoral yang melibatkan tim penilai profesional.
Tim penilai tersebut terdiri dari jajaran pejabat berwenang, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Kabupaten Berau
“Setiap usulan yang masuk dari kepala dinas akan dikaji kembali oleh tim penilai. Kami ingin memastikan transisi ini berjalan sesuai prosedur,” kata Jaka.
Lebih lanjut, Jaka menekankan bahwa poin utama dalam menentukan kandidat pengganti bukan hanya kompetensi teknis, melainkan juga integritas dan rekam jejak kedisiplinan.
Pihaknya berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap ASN yang diproyeksikan naik jabatan guna memastikan tidak ada riwayat pelanggaran di masa lalu.
“Aspek disiplin itu menjadi poin penting. Kami akan meninjau secara mendalam, apakah ada catatan pelanggaran atau tidak. Semua akan dievaluasi di sana sebelum keputusan final diambil,” pungkasnya. (Ard)