TANJUNG REDEB – Rencana penyelenggaraan Expo Berau dan Manutung Jukut pada tahun ini masih belum dapat dipastikan. Selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah, kegiatan tersebut juga harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial.
Anggota DPRD Komisi II Kabupaten Berau, Gideon Andris menyebutkan, kegiatan expo dan manutung jukut memang tidak digelar pada tahun lalu. Hal itu berkaitan dengan adanya imbauan pemerintah pusat pada saat itu.
“Kalau kemarin itu perlu saya luruskan. Bukan tidak boleh, tapi karena ada edaran dari dalam negeri terkait potensi kerusuhan yang ada di Indonesia waktu itu,” ujarnya, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurutnya, secara prinsip kegiatan tersebut dapat saja dilaksanakan apabila tidak ada larangan dari pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Kalau tidak ada larangan ya gas saja. Tapi satu, harus ada anggaran. Dengan adanya efisiensi anggaran ini kita lihat dulu nanti,” katanya.
Ia menilai kegiatan expo memiliki manfaat untuk mempromosikan potensi daerah, termasuk sektor pariwisata Kabupaten Berau.
“Kalau kemarin sih boleh-boleh saja. Itu untuk memajukan pariwisata dan mengenalkan kabupaten,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat saat ini juga mendorong pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial.
“Memang ada imbauan dari menteri bahwa yang bersifat seremonial itu dikurangi. Nanti kita lihat ke depan seperti apa,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang disertai instruksi presiden juga membuat banyak kegiatan perayaan harus disesuaikan kembali.
“Dengan kondisi anggaran yang ada dan juga instruksi presiden, yang berkaitan dengan kegiatan seremonial memang banyak dikurangi. Bahkan ulang tahun kabupaten saja banyak yang dikurangi,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya keputusan terkait penyelenggaraan Expo di Kabupaten Berau dan Manutung Jukut tahun ini masih perlu melihat perkembangan kebijakan pemerintah pusat serta kemampuan anggaran daerah. (Man)