SETELAH PEMILIHAN BERAKHIR, GP ANSOR TANGGAPI SITUASI POLITIK DI SAMARINDA

 

ANews, Samarinda – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bersama Barisan Ansor Serbaguna (Banser) kota Samarinda menggelar jumpa pers terkait situasi politik di Samarinda setelah dilakukannya pilkada serentak di kota Samarinda pada tanggal 9 Desember 2020 lalu.

Jumpa pers ini, diadakan di salah satu cafe yang berada di jalan Basuki Rahmat, kelurahan Bugis, Samarinda kota, Kalimantan Timur. Sekitar pukul 20.00 Wita.

Surahman yang merupakan Wakasat Korcab Banser Samarinda menyampaikan bahwa ketiga pasangan calon memperoleh suara yang signifikan. Artinya seluruh Paslon tersebut miliki suara dengan presentasi yang tidak terlalu jauh.

“Jadi wajar saja ketika ada Paslon beserta pendukung dan simpatisan memberikan hak-hak politiknya. Mungkin ada yang kurang pas, atau merasa bagaimana gitu,”ungkapnya saat diwawancarai usai jumpa pers berakhir. Rabu 16 September 2020.

Surahman juga mengatakan bagi Ansor dan Banser meyakini dan percaya atas mekanisme tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Karena ada KPU dan Bawaslu yang bertindak sebagai salah satu pengawas pilkada serentak ini.

“KPU dan Bawaslu sudah maksimal melakukan pekerjaan itu, sehingga kami mendukung untuk bagaimana kota Samarinda ini, situasi dan kondisinya itu tetap aman, tentram, tertib dan terkendali,”ucapnya.

Sementara itu, wakil ketua bidang kaderisasi Ansor Samarinda Guntur, menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya hasil dari Pilkada yang telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berintegritas.

“Apapum hasil pilkada ini, kami mendukung seluruhnya”,tegasnya

“Dan kami juga mendukung penuh aparat keamanan untuk menindak setiap upaya yang diduga mengganggu jalanya tahapan Pilkada ini”, Sambungnya

Terakhir, Guntur berhara agar seluruh paslon tetap konsisten terhadap kesepakatan bersama, siap menang dan siap kalah sesuai hasil deklarasi dan ditandatangani di Mako Polresta Samarinda pada tanggal 5 Desember lalu.

“Semoga kita semua dapat menjunjung tinggi nilai demokrasi atau tahapan aturan yang sedang dijalankan Bawaslu dan KPU,”pungkasnya. (Riski)

Bagikan