A-News.id, Tanjung Redeb — Permasalahan antrean BBM di Kabupaten Berau tak pernah usai. Bahkan, surat edaran (SE) penertiban pengetab yang sempat dikeluarkan Bupati Berau Sri Juniarsih seolah hanya sekadar edaran belaka.
Dalam surat edaran nomor 500/395/PSDA, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatur ketertiban penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Berau. Surat edaran ini merujuk pada Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau nomor 13 tahun 2012 serta UU RI Nomor 22 tahun 2001 pasal 53 huruf D. Isi edaran menekankan bahwa kendaraan roda 2 dan roda 4 hanya boleh mengisi BBM sekali dalam 24 jam.
“Sebenarnya untuk masalah pengetap ini, instansi teknis harus lebih tegas melakukan penertiban. Karena mereka sudah diberikan kewenangan sebagai eksekutor di lapangan,” ujar Wabup Berau Gamalis saat dikonfirmasi mengenai hal ini.
Dikatakannya, SE yang ada sudah jelas aturannya, sehingga OPD teknis tinggal menjalankan saja. Kalaupun dalam pelaksanaannya tidak efektif, maka harus dievaluasi dimana letak kendala dan permasalahannya.
“Harapannya, kita minta dinas terkait dalam hal ini, apapun masalahnya bisa didiskusikan lagi. Kalau itu ada permasalahan misalnya armada untuk pengawasan, atau permasalahan pembiayaan dan lain sebagainya bisa duduk bersama membicarakan solusinya,” tambahnya.
Jika memang permasalahannya di anggaran operasional, Gamalis meminta agar OPD bisa mengajukan usulan penambahan anggaran. Yang jelas, surat edaran itu harus diamankan dan dijalankan oleh dinas terkait sebagai eksekutor di lapangan.(yf/adv)